Kemenko PMK: Anak Tidak Boleh Putus Sekolah, Cegah Perkawinan Anak

Kompas.com - 15/02/2021, 15:26 WIB
Seorang remaja putri membawa peraga kampanye pada Kick Off Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (30/1/2020). Gerakan yang diinisiasi UNICEF bekerja sama dengan Yayasan Karampuang itu untuk menekan angka perkawinan anak di Sulteng yang meningkat pascabencana, terutama di kawasan pengungsian. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/aww. ANTARA FOTO/BASRI MARZUKISeorang remaja putri membawa peraga kampanye pada Kick Off Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (30/1/2020). Gerakan yang diinisiasi UNICEF bekerja sama dengan Yayasan Karampuang itu untuk menekan angka perkawinan anak di Sulteng yang meningkat pascabencana, terutama di kawasan pengungsian. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengingatkan agar anak-anak selalu diupayakan agar tidak putus sekolah untuk mencegah perkawinan anak.

Ia mengatakan, peningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran terhadap anak-anak sangat penting, termasuk percepatan wajib belajar 12 tahun.

"Jadi itu jangan sampai tidak disampaikan kepada anak kita, supaya mencegah anak-anak putus sekolah," kata Femmy di acara dialog bertema Pencegahan Perkawinan Anak secara virtual, Senin (15/2/2021).

Baca juga: KPAI Minta Ada Satgas Khusus Bantu Cegah Perkawinan Anak

Ia mengatakan, 4,4 juta anak yang tidak sekolah di Indonesia. Data tersebut dirilis pada 2018.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun lalu hingga saat ini dikhawatirkan meningkatkan angka anak tidak sekolah.

Faktornya pun bisa beragam, mulai dari anak yang merasa putus asa hingga orangtua yang kurang memahami pentingnya arti pendidikan.

"Jadi layanan pendidikan berkulitas penting untuk kita jaga supaya anak-anak tidak putus sekolah," kata Femmy.

"Jika putus sekolah, lalu ada hal-hal tidak diinginkan, nanti akan menyebabkan orangtua menganggap, daripada anaknya hamil duluan mending dikawinkan," lanjut dia.

Perkawinan anak juga dilakukan karena ada orangtua yang ingin lepas dari tanggung jawab.

Baca juga: Kementerian PPPA Minta Setiap Daerah Gencar Turunkan Angka Perkawinan Anak

Oleh karena itu, ia pun berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh pihak untuk memberi perhatian kepada masyarakatnya.

"Jadi mohon perhatian betul di daerah bisa berkoordinasi supaya anak-anak tidak putus sekolah, tetap pendidikannya dilanjutkan sampai minimal jenjang menengah," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

Nasional
Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X