Kompas.com - 15/02/2021, 15:16 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluarkan empat rekomendasi dalam rangka Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional yang jatuh setiap 15 Februari.

Adapun, rekomendasi pertama adalah mendorong DPR untuk segera menetapkan RUU Perlindungan PRT (RUU PPRT) sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021.

"Melalui undang-undang akan memberikan kepastian hukum, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi kaum perempuan khususnya PRT dan Pemberi Kerja," kata Komisioner Komnas Perempuan Satyawanti Mashudi dalam konferensi persnya, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Komnas Perempuan Desak DPR Segera Bahas RUU Perlindungan PRT

Rekomendasi selanjutnya adalah mendorong setiap fraksi di Badan Legislasi DPR RI untuk terus berkomitmen dan berupaya dalam melindungi warga negara khususnya perempuan PRT.

Kemudian, mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT.

"Maka dalam hubungan internasional Pemerintah Indonesia mempunyai posisi tawar yang lebih kuat dalam upaya peningkatan perlindungan PRT di luar negeri," ujarnya.

Sementara rekomendasi terakhir, lanjut Wanti adalah, meminta masyarakat luas dan media untuk mendukung pengesahan RUU PPRT.

Baca juga: Komnas Perempuan: PRT Rentan Kehilangan Pekerjaan Saat Pandemi

Rekomendasi lain adalah mengawasi pembahasannya di DPR RI, serta mendukung ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT.

"Sebagai sesama warga negara dan dengan semangat solidaritas yang tinggi, masyarakat sipil diharapkan dapat terus menyuarakan pentingnya perwujudan perlindungan PRT demi kehidupan yang adil, sejahtera dan setara," ucap dia.

Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani mengatakan kerentanan pada PRT semakin memburuk di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Komnas Perempuan: PRT yang Tinggal di Rumah Majikan Rentan Terpapar Covid-19

Hal itu, terlihat dari hasil kajian Komnas Perempuan tentang kebijakan dan penanganan Covid-19 tahun 2020 lalu.

"Menunjukkan bahwa PRT yang bekerja dan tinggal di rumah majikan rentan terpapar virus lantaran tugas mereka melayani keluarga pemberi kerja khususnya yang dala kondisi sakit," kata Tiasri.

Kerentanan PRT, lanjut dia, semakin bertambah karena sebagian besar dari PRT tidak memiliki jaminan perlindungan kesehatan dan bahkan terabaikan dari skema bantuan nasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Nasional
Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Nasional
MK Buka Suara soal Gugatan Legalisasi Ganja Medis yang Menggantung hingga Sekarang

MK Buka Suara soal Gugatan Legalisasi Ganja Medis yang Menggantung hingga Sekarang

Nasional
KPK Tahan Adik Bupati Muna LM Rusdianto Emba Terkait Suap Dana PEN

KPK Tahan Adik Bupati Muna LM Rusdianto Emba Terkait Suap Dana PEN

Nasional
4.000 Subyek Disiapkan untuk Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Unair

4.000 Subyek Disiapkan untuk Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Unair

Nasional
Pengamat Nilai Usulan Duet Ganjar-Anies untuk 2024 Sulit Terwujud

Pengamat Nilai Usulan Duet Ganjar-Anies untuk 2024 Sulit Terwujud

Nasional
Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

Nasional
Hadiri KTT G7, Jokowi Naik Helikopter Bareng Narendra Modi

Hadiri KTT G7, Jokowi Naik Helikopter Bareng Narendra Modi

Nasional
Anggota DPR Sebut RUU KIA Wajibkan Tempat Kerja Siapkan 'Daycare'

Anggota DPR Sebut RUU KIA Wajibkan Tempat Kerja Siapkan "Daycare"

Nasional
KSAD: TNI AD Perlu Revisi Doktrin Kartika Eka Paksi

KSAD: TNI AD Perlu Revisi Doktrin Kartika Eka Paksi

Nasional
UPDATE 27 Juni: Bertambah 1.445, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.081.896

UPDATE 27 Juni: Bertambah 1.445, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.081.896

Nasional
Emirsyah Satar Diduga Bocorkan Rencana Pengadaan Pesawat Garuda ke Soetikno

Emirsyah Satar Diduga Bocorkan Rencana Pengadaan Pesawat Garuda ke Soetikno

Nasional
Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Penyerobotan Lahan 37.095 Hektar PT Duta Palma Group

Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Penyerobotan Lahan 37.095 Hektar PT Duta Palma Group

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembahasan Legalisasi Ganja untuk Medis Harus Hati-hati

Anggota DPR Sebut Pembahasan Legalisasi Ganja untuk Medis Harus Hati-hati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.