Soal Sanksi untuk Penolak Vaksinasi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Gencarkan Sosialisasi

Kompas.com - 15/02/2021, 14:40 WIB
(ILUSTRASI) Tenaga medis di RSUP Sanglah menjalani vaksinasi COVID-19, Senin (8/02/2021). ANTARA/HUMAS RSUP SANGLAH(ILUSTRASI) Tenaga medis di RSUP Sanglah menjalani vaksinasi COVID-19, Senin (8/02/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Bambang untuk merespons adanya sanksi bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima vaksin Covid-19, tetapi menolak ikut vaksinasi.

"Sekaligus menjelaskan dan memberikan pemahaman secara mendetail pentingnya dilakukan vaksinasi dalam memutus perkembangan virus corona," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Baru, Ada Sanksi Penghentian Bansos hingga Denda Jika Tak Ikuti Vaksinasi Covid-19

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu mengutamakan pendekatan secara persuasif untuk menjelaskan pentingnya pemberian vaksin kepada individu.

Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah menjelaskan kepada masyarakat dengan cara persuasif, terkait jaminan keamanan vaksin.

Di sisi lain, Bambang meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memastikan pendataan bagi kelompok penerima vaksin secara terintegrasi.

"Pendataan kelompok penerima vaksin perlu baik yang telah divaksin maupun yang belum. Guna memudahkan pengontrolan dan mencegah terjadinya sengkarut data pada program vaksinasi Covid-19," ujarnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Tanah Air Capai 1.217.468 dan Sanksi bagi yang Tak Ikut Vaksinasi

Terakhir, dia mengajak seluruh masyarakat dapat memahami dan menerima untuk divaksinasi Covid-19.

Sebab, kata dia, program vaksinasi yang diberikan pemerintah bertujuan menanggulangi pandemi Covid-19.

Ia mengimbau masyarakat agar tak terpengaruh informasi dari sumber yang tidak jelas terkait vaksinasi.

"Mengingat kebijakan vaksinasi ini merupakan bagian dari perlindungan kesehatan agar seluruh lapisan masyarakat terlindungi," tuturnya.

Baca juga: Kemenkes: Jawa dan Bali Prioritas Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua

Diketahui, Pemerintah telah mencanangkan program vaksinasi Covid-19 bagi 181 juta penduduk Indonesia yang dimulai sejak 13 Januari 2021 lalu.

Bagi mereka yang terdaftar sebagai penerima vaksin namun menolak disuntik vaksin, pemerintah menyiapkan sanksi di antaranya pencabutan dari daftar bantuan sosial.

Sanksi itu tertuang dalam Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada 9 Februari 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

Nasional
UPDATE 12 April: Ada 87.034 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 12 April: Ada 87.034 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.608, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.728.204

UPDATE: Bertambah 4.608, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.728.204

Nasional
UPDATE 12 Mei: Ada 95.709 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Mei: Ada 95.709 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Anggota Komisi III DPR: Ada Kesan Mereka Mau Disingkirkan

Soal 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Anggota Komisi III DPR: Ada Kesan Mereka Mau Disingkirkan

Nasional
Menag: Dari Pandemi Kita Diingatkan, Nyawa Sesama adalah Prioritas Utama

Menag: Dari Pandemi Kita Diingatkan, Nyawa Sesama adalah Prioritas Utama

Nasional
Cegah Covid-19, Masyarakat di Zona Kuning dan Hijau Dilarang Silaturahmi secara Fisik

Cegah Covid-19, Masyarakat di Zona Kuning dan Hijau Dilarang Silaturahmi secara Fisik

Nasional
Satgas Imbau Masyarakat di Zona Merah dan Oranye Tidak Silaturahmi secara Fisik

Satgas Imbau Masyarakat di Zona Merah dan Oranye Tidak Silaturahmi secara Fisik

Nasional
SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Dinilai Cacat Hukum

SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Dinilai Cacat Hukum

Nasional
Hari Ketujuh Larangan Mudik, 462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Hari Ketujuh Larangan Mudik, 462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Nasional
Muhaimin Iskandar: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tak Mampu Bayar THR

Muhaimin Iskandar: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tak Mampu Bayar THR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X