Kompas.com - 15/02/2021, 14:04 WIB
Sejumlah aktivis perempuan tuntut Jokowi stop perkawinan anak tahun 2018 lalu. Gerakan Perempuan Stop Perkawinan AnakSejumlah aktivis perempuan tuntut Jokowi stop perkawinan anak tahun 2018 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta adanya satuan tugas (Satgas) khusus yang untuk membantu upaya pencegahan kasus perkawinan anak.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati dalam diskusi virtual Pencegahan Perkawinan Anak, Senin (15/2/2021).

Rita menyebutkan, satgas dibutuhkan untuk melakukan tindakan preventif dengan cara melakukan pendampingan dan pemberian edukasi pada anak dan keluarga.

"Upaya pencegahan perkawinan anak harus maksimal di tahap sosialisasi, tindakan preventif jauh lebih penting," kata Rita.

Baca juga: Kementerian PPPA: Perkawinan Anak Timbulkan Persoalan Kompleks

Rita mengatakan, pembentukan satgas bisa dilakukan di berbagai instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan pada isu perlindungan anak.

Satgas tersebut harus ada di lembaga Kementrian Agama (Kemenag), Kementrian Kesehatan (Kemenkes), Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementrian Sosial (Kemensos), Kementrian Pedesaan (Kemendes), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

Satgas tersebut, lanjut Rita juga harus melakukan pekerjaannya di instansi pemerintah sampai ke level paling bawah.

"Lurah dan Kepala Desa juga harus (mengedukasi) bahwa (perkawinan anak) itu tidak diperkenankan. Disitulah gugus tugas bekerja sampai level paling bawah," sebut Rita.

Baca juga: Kementerian PPPA: Angka Perkawinan Anak Indonesia Jadi Sorotan Dunia

Rita menjelaakan jika upaya tersebut tidak berhasil, dan tetap ada masyarakat yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak, setidaknya proses pencegahan sudah dilakukan dengan optimal.

"Tapi sudah ada pencegahan optimal, dan edukasi, diberi tahu dampak (pernikahan anak) akan seperti apa untuk anak dan orang tuanya," pungkasnya.

Adapun dalam kesempatan yang sama Deputi Tumbuh Kembang Anak (PPPA) Lenny N Rosalin menyebut pemerintah akan menargetkan angka perkawinan anak turun menjadi 8,74 persen di tahun 2024.

Baca juga: Kementerian PPPA: Indonesia Targetkan Perkawinan Anak Turun 8,74 Persen pada 2024

Menurut Lenny target tersebut dapat diraih dengan melihat tren penurunan kasus perkawinan anak tiga tahun terakhir.

Selain itu ia juga menyebutkan bahwa kondisi perkawinan anak pada tahun 2017 yang paling mengkhawatirkan terdapat di 22 provinsi.

Kalimantan Selatan menjadi provinsi paling tinggi dengan presentase perkawinan anak mencapai 4,62 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Nasional
Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Tak Berkenan Sampaikan Hasil Swab

Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Tak Berkenan Sampaikan Hasil Swab

Nasional
250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

Nasional
Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Nasional
Maksimalkan 200 Hektar Sawah Di Cirebon, Dompet Dhuafa Kolaborasi dengan 173 Petani

Maksimalkan 200 Hektar Sawah Di Cirebon, Dompet Dhuafa Kolaborasi dengan 173 Petani

Nasional
Cegah Kekerasan pada Anak, Kementerian PPPA Uji Coba Model Pengasuhan Positif

Cegah Kekerasan pada Anak, Kementerian PPPA Uji Coba Model Pengasuhan Positif

Nasional
Menteri PPPA Minta Penggunaan DAK Perempuan dan Anak Dapat Dipertanggungjawabkan

Menteri PPPA Minta Penggunaan DAK Perempuan dan Anak Dapat Dipertanggungjawabkan

Nasional
Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Polri Mulai Periksa Barang Bukti dari TKP Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Nasional
Bima Arya Akui Minta Keberadaan Rizieq Shihab di RS Ummi Mendapatkan Atensi Khusus

Bima Arya Akui Minta Keberadaan Rizieq Shihab di RS Ummi Mendapatkan Atensi Khusus

Nasional
Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

Wapres Imbau Masyarakat Berkontribusi Kembangkan Ekonomi Syariah

Nasional
Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
Bima Arya Sebut Kondusivitas Kota Bogor Sempat Terganggu Saat Rizieq Dirawat di RS Ummi

Bima Arya Sebut Kondusivitas Kota Bogor Sempat Terganggu Saat Rizieq Dirawat di RS Ummi

Nasional
Satgas BLBI, Taktik atau Gimik Politik?

Satgas BLBI, Taktik atau Gimik Politik?

Nasional
KPK Periksa 2 Pegawai BUMN sebagai Saksi Kasus Nurdin Abdullah

KPK Periksa 2 Pegawai BUMN sebagai Saksi Kasus Nurdin Abdullah

Nasional
Menurut Wapres Perbankan Syariah Bertahan di Tengah Pandemi, Ini Alasannya

Menurut Wapres Perbankan Syariah Bertahan di Tengah Pandemi, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X