Kompas.com - 15/02/2021, 10:28 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan putusan hasil pemeriksaan perkara sengketa hasil Pilkada 2020 pada Senin (15/2/2021).

Adapun, pada hari ini MK akan membacakan putusan terhadap 33 perkara sengketa hasil pilkada.

"Pagi ini sidang pengucapan ketetapan dan putusan untuk beberapa perkara," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring.

Sebanyak 33 perkara itu terdiri dari Bupati Bengkulu Selatan, Bupati Kabupaten Bulukumba, Bupati Mamberamo Raya tiga perkara, Bupati Konawe Kepulauan.

Baca juga: Kode Inisiatif Prediksi Hanya 96 Perkara Sengketa Pilkada yang Akan Dilanjutkan ke Tahap Pembuktian

Lalu, perkara Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Bupati Sijunjung, Bupati Purworejo, Bupati Halmareha Timur sebanyak dua perkara.

Kemudian, perkara hasil pemilihan Bupati Pandeglang, Wali Kota Bandar Lampung, Wali Kota Medan, Bupati Lampung Selatan, Bupati Pengandaran, Bupati Lampung Selatan, Bupati Nias.

Ada juga perkara Bupati Asahan, Bupati Rokan Hilir, Bupati Sigi, Bupati Manggarai Barat, Bupati Bone Bolango sebanyak dua perkara, Bupati Kutai Kartanegara.

Perkara Bupati Waropen sebanyak dua perkara, Bupati Ogan Komerin Ulu Wali Kota Tidore Kepulauan, Bupati Banyuwangi, Bupati Lombok Tengah dua perkara, Bupati Karo dua perkara.

Baca juga: Kode Inisiatif: MK Hanya Sidangkan 126 Sengketa Hasil Pilkada dari 132 Perkara Teregistrasi

Panitera MK Muhidin sidang pengucapan putusan dari perkara yang telah selesai pemeriksaannya telah dijadwalkan akan berlangsung pada 15-17 Februari 2021 mendatang.

Pelaksanaan sidang pun ia tegaskan dilakukan secara daring tidak ada pihak terkait sengketa pilkada yang hadir di persidangan.

"Namun patut diketahui, bahwa sidang pengucapan putusan ini berbeda dari sidang sebelumnya karena dilakukan secara daring. Maka tidak ada satu pihak pun yang hadir langsung di MK. Mereka cukup hadir melalui ruang virtual saja," ucap dia dilansir dari laman resmi MK, Senin (15/2/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

Nasional
Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Nasional
Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Terawan Suntikkan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Terawan Suntikkan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X