Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ada 65 Bendungan yang Telah Dibangun Sejak 6 Tahun Lalu

Kompas.com - 14/02/2021, 14:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hingga saat ini terdapat 65 bendungan yang sudah dibangun di seluruh Indonesia sejak enam tahun lalu.

Salah satunya adalah Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur yang baru saja diresmikan oleh Jokowi pada Minggu (14/2/2021).

"Ada 65 bendungan di seluruh Tanah Air yang telah kita mulai bangun 6 tahun lalu dan beberapa sudah bisa diresmikan," ujar Jokowi di acara tersebut.

Baca juga: Resmikan Bendungan Tukul di Pacitan, Jokowi: Bisa untuk Keuntungan Masyarakat

Beberapa bendungan lainnya yang telah diresmikan antara lain Bendungan Rotiklot di Nusa Tenggara Timur (NTT), Bendungan Tanju dan Mila di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bedungan Teritib di Kalimantan Timur.

Kemudian Bendungan Gondang di Jawa Tengah, Bendungan Segong di Kepulauan Riau (Kepri), dan Bendungan Nipah di Jawa Timur.

"Minggu depan kami akan resmikan lagi Bendungan Napun Gete di NTT, Bendungan Taping di Kalimantan Selatan, dan Bendungan Sindang Heula di Banten," kata Jokowi.

Adapun pembangunan Bendungan Tukul yang baru saja diresmikan, telah dimulai enam tahun lalu, tepatnya pada 2015.

Biaya pembangunan bendungan tersebut sebesar Rp 916 miliar dan saat ini pembangunannya sudah selesai dan siap difungsikan.

Baca juga: Mampu Mengairi 600 Hektar Sawah, Bendungan Tukul Diresmikan

"Bendungan ini memiliki peran sangat penting untuk pengendalian banjir, untuk mengairi sawah, air irigasi dan penyediaan air baku," kata Jokowi.

Nantinya Bendungan Tukul juga akan menyuplai kurang lebih 300 liter per detik debit air dengan kapasitas tampung 8,7 juta meter kubik.

Selain itu, kata dia, Bendungan Tukul juga bisa memberi manfaat besar lainnya bagi masyarakat, yakni mengairi 600 hektar sawah. Dengan demikian, keberadan bendungan tersebut akan meningkatkan indeks pertanaman.

"Dari satu kali pertanaman, satu kali tanam padi dan satu kali tanam palawija, menjadi dua kali tanam padi dan satu kali tanam palawija. Insya Allah ini nanti sudah bisa dilihat dan dilakukan," ucap Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com