Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Dorong Pemuka Agama Khonghucu Dukung Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Kompas.com - 14/02/2021, 12:06 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong para pemuka agama dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) terus mendukung upaya penegakan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Pasalnya, protokol kesehatan merupakan kunci utama dalam menangani pandemi Covid-19 termasuk untuk pemulihan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Perayaan Tahun Baru Imlek ke-2.572 Kongzili Tingkat Nasional secara virtual, Minggu (14/2/2021).

"Dalam situasi seperti ini, saya mendorong peran para pemuka agama termasuk dari Matakin untuk terus mendukung upaya bersama menjaga umat Khonghucu secara khusus dan masyarakat luas agar tetap menjaga kesehatan dan mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, hal tersebut menjadi penting karena nasihat dan bimbingan para pemuka agama akan memperkuat keyakinan umatnya.

Dalam hal ini, kata Ma'ruf, peran pemuka agama sangat penting untuk mengingakan umatnya tentang bahaya dan ruginya apabila melanggar atau mengabaikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

"Nasehat dan bimbingan pemuka agama tentu akan memperkuat keyakinan dan kepatuhan umat tentang bahaya dan akibat yang sangat merugikan apabila kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan tidak diindahkan," kata dia.

Pada kesempatan itu, Ma'ruf juga menyampaikan apresiasinya kepada Matakin dan seluruh umat Khonghucu di Tanah Air karena telah berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Tak hanya dari segi kesehatan, Wapres mengatakan Matakin dan umat Khonghucu juga telah berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 di bidang sosial dan ekonomi.

"Saya apresiasi yang tinggi kepada Matakin dan segenap umat Khonghucu atas peran serta dan kontribusi yang telah diberikan dalam membantu masyarakat mengatasi pandemi Covid-19," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com