Kompas.com - 14/02/2021, 09:39 WIB
. Shutterstock.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan agas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

Terdapat sejumlah perubahan pada Perpres yang diteken 9 Februari 2021 itu.

Salah satu aturan baru yang dimuat dalam Perpres tersebut adalah pembiayaan pemerintah pada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan pascamelakukan vaksinisasi Covid-19.

Baca juga: Perpres Jokowi: Orang yang Cacat atau Meninggal akibat Vaksin Covid-19 Diberi Santunan

Hal tersebut diatur dalam Pasal 15A Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Berikut aturannya:

Pasal 15A

(1) Dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(2) pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian Kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Baru, Ada Sanksi Penghentian Bansos hingga Denda Jika Tak Ikuti Vaksinasi Covid-19


(4) Terhadap kasus kejadian ikitan pasca Vaksinisasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan infikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan:

a. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional; dan

b. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

(5) Pelayanan Kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas III Program Jaminan Kesehatan Nasional.

(6) Dalam hal hasil kajian kausalitas terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin Covid-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Covid-19 Melonjak Usai Lebaran, Luhut: Ini Kesalahan Kita Ramai-ramai

Covid-19 Melonjak Usai Lebaran, Luhut: Ini Kesalahan Kita Ramai-ramai

Nasional
Jokowi Ingin Mahasiswa Tak Hanya Belajar dari Dosen dan Kampus Saja

Jokowi Ingin Mahasiswa Tak Hanya Belajar dari Dosen dan Kampus Saja

Nasional
Mahfud Pastikan Penyusunan Omnibus Law Bidang Digital Bakal Tampung Masukan Masyarakat

Mahfud Pastikan Penyusunan Omnibus Law Bidang Digital Bakal Tampung Masukan Masyarakat

Nasional
Epidemiolog: Sekolah Tatap Muka Terbatas Penting, tetapi Tidak Harus

Epidemiolog: Sekolah Tatap Muka Terbatas Penting, tetapi Tidak Harus

Nasional
Jadi Bagian dari Klaster Jakarta, Wapres Ingatkan Warga Tangsel Perketat Protokol Kesehatan

Jadi Bagian dari Klaster Jakarta, Wapres Ingatkan Warga Tangsel Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Pengurus  GKI Yasmin Tolak Klaim Bima Arya yang Selesaikan Polemik Lewat Hibah Lahan

Pengurus GKI Yasmin Tolak Klaim Bima Arya yang Selesaikan Polemik Lewat Hibah Lahan

Nasional
Terkait TWK, Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK pada Kamis Pekan Ini

Terkait TWK, Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK pada Kamis Pekan Ini

Nasional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Tangerang Selatan, Wapres Tegaskan Pemerintah Ingin Percepat Herd Immunity

Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Tangerang Selatan, Wapres Tegaskan Pemerintah Ingin Percepat Herd Immunity

Nasional
Klaim Antisipasi Penyebaran Covid-19 Sejak Awal, Ini yang Dilakukan Ditjenpas

Klaim Antisipasi Penyebaran Covid-19 Sejak Awal, Ini yang Dilakukan Ditjenpas

Nasional
Densus 88 Tangkap 13 Terduga Teroris di Riau

Densus 88 Tangkap 13 Terduga Teroris di Riau

Nasional
ICW: Pemangkasan Hukuman Jaksa Pinangki Merusak Akal Sehat Publik

ICW: Pemangkasan Hukuman Jaksa Pinangki Merusak Akal Sehat Publik

Nasional
PPKM Mikro, Pemerintah Larang Kegiatan Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye

PPKM Mikro, Pemerintah Larang Kegiatan Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye

Nasional
ICW Minta KY dan Badan Pengawas MA Telusuri Kejanggalan Pemangkasan Vonis Pinangki

ICW Minta KY dan Badan Pengawas MA Telusuri Kejanggalan Pemangkasan Vonis Pinangki

Nasional
Jokowi: Lulusan Perguruan Tinggi Harus Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Cuma Mengisi

Jokowi: Lulusan Perguruan Tinggi Harus Ciptakan Lapangan Kerja, Jangan Cuma Mengisi

Nasional
Hukuman Jaksa Pinangki Dipangkas 6 Tahun Jadi 4 Tahun, Ini Pertimbangan Hakim...

Hukuman Jaksa Pinangki Dipangkas 6 Tahun Jadi 4 Tahun, Ini Pertimbangan Hakim...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X