Prolegnas Prioritas Tak Disahkan, Baleg: Kalau Pimpinan DPR Main-main, Mereka Hancurkan Diri Sendiri

Kompas.com - 13/02/2021, 20:07 WIB
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya berpendapat, pimpinan DPR berpotensi menghancurkan DPR karena tak kunjung mengesahkan program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021.

Menurut dia, belum disahkannya prolegnas berpotensi membahayakan kredibilitas DPR selaku lembaga pembuat undang-undang.

"Kekuatan DPR itu kan pada mekanisme. Kalau mereka (pimpinan DPR) main-main, atau lembaga sekelas DPR bermain-main dengan mekanisme dan aturan yang mereka buat itu, dengan sendirinya mereka melakukan atau menghancurkan diri sendiri atau harakiri. Apalagi dengan tidak mengesahkan prolegnas," kata Willy saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/2/2021).

Ia melanjutkan, dampak dari tidak disahkannya prolegnas, yaitu sejumlah revisi atau rancangan undang-undang (RUU) yang telah disepakati bersama pemerintah dalam rapat kerja (raker) tak dapat diteruskan untuk dibahas.

Baca juga: Prolegnas Prioritas Tak Disahkan, Pimpinan Baleg: Pembahasan Legislasi Jadi Tak Bisa Diteruskan

Dia menilai, tak kunjung disahkannya prolegnas prioritas juga seolah mementahkan kembali sejumlah RUU yang telah disepakati tersebut.

"Itu kan fungsi DPR fungsi utamanya ya legislasilah. Ini preseden buruk di dalam DPR, prolegnas baru disahkan bulan Maret. Ini buruk bagi DPR. Harusnya prolegnas kan itu diusahakan bulan November, tapi malah disahkan bulan Maret," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Willy menjelaskan, sesuai dengan keputusan rapat di Badan Musyawarah (Bamus) pada 19 Januari 2021, prolegnas akan disahkan bersamaan dengan pemberian persetujuan terhadap Kapolri baru, yaitu 21 Januari 2021.

Akan tetapi, kenyataannya, hingga rapat paripurna selesai pada Rabu (10/2/2021), prolegnas tak kunjung disahkan.

Baca juga: Prolegnas Prioritas 2021 Gagal Disahkan, PPP Bantah Ada Tarik Ulur Kepentingan

Willy berujar, Baleg kini hanya menunggu pengesahan prolegnas prioritas. Ia mengatakan, tahapan yang akan dilalui nantinya adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi RUU.

"Termasuk melanjutkan pembahasan di tingkat panitia kerja untuk RUU yang menjadi usulan Baleg DPR. Ya harapannya, kalau Baleg disuruh rapat lagi, ya itu artinya ya Baleg tiga kali raker. Kami kan sudah dua kali raker," ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, DPR tak kunjung mengesahkan prolegnas prioritas 2021. Hal itu diketahui dari rapat paripurna DPR Rabu (10/2/2021) yang dalam agendanya tak membahas pengesahan prolegnas prioritas.

"Prolegnas tidak dibawa ke paripurna hari ini, enggak ada agenda pembahasan prolegnas hari ini," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi saat dihubungi, Rabu.

Baidowi menjelaskan, Prolegnas 2021 belum bisa dibawa ke rapat paripurna karena ada dinamika yang terjadi dalam pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), termasuk RUU Pemilu yang ditolak mayoritas fraksi di DPR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

Nasional
UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

Nasional
Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Nasional
UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Nasional
Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Nasional
Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Nasional
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Nasional
Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Nasional
BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

Nasional
Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X