Prolegnas Prioritas 2021 Gagal Disahkan, PPP Bantah Ada Tarik Ulur Kepentingan

Kompas.com - 13/02/2021, 18:43 WIB
Achmad Baidowi di lokasi Mukernas V PPP, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Achmad Baidowi di lokasi Mukernas V PPP, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi, atau biasa disapa Awiek, membantah adanya tarik ulur kepentingan fraksi-fraksi di DPR RI terhadap sejumlah rancangan undang-undang (RUU), terkait belum disahkannya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Tidak ada tarik ulur pendapat masing-masing fraksi terkait beberapa RUU," kata Baidowi di Jakarta, Sabtu (13/2/2021), dilansir Antara.

Awiek menjelaskan, rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada Selasa (9/2/2021) telah memutuskan dan menyepakati Prolegnas Prioritas 2021 ditunda untuk dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Baca juga: Pimpinan Baleg Ungkap Penyebab Prolegnas Prioritas 2021 Gagal Disahkan

Ia juga mengatakan, dalam rapat Bamus tersebut tidak ada perdebatan terkait sejumlah RUU sehingga Prolegnas 2021 belum bisa dibawa dalam rapat paripurna.

"Tidak ada perdebatan di rapat Bamus terakhir, hanya sepakat (pengesahan Prolegnas 2021) ditunda menyikapi situasi terkini," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan 33 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI pada Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Prolegnas Prioritas Belum Disahkan, Formappi: Matinya Optimisme Peningkatan Kerja Legislasi

33 RUU tersebut terdiri dari 21 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan pemerintah, dan 2 RUU usulan DPD RI.

Namun, hingga rapat paripurna DPR pada Rabu (10/2/2021) dengan agenda penutupan masa sidang III tahun sidang 2020-2021, Prolegnas belum bisa diambil keputusan.

Sesuai mekanisme di DPR, keputusan yang telah disepakati di tingkat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau keputusan tingkat I, harus dibawa dalam rapat paripurna untuk disetujui seluruh anggota DPR atau pengambilan keputusan tingkat II.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X