Pimpinan Baleg Ungkap Penyebab Prolegnas Prioritas 2021 Gagal Disahkan

Kompas.com - 13/02/2021, 18:29 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan, perbedaan pendapat antar faksi di DPR RI terkait sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU), menjadi salah satu penyebab gagalnya pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 pada Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang Ke-3, Rabu (10/2/2021).

Willy mengatakan, Prolegnas Prioritas 2021 yang belum disahkan akan berdampak pada mandeknya pembahasan legislasi di Parlemen.

"Keputusan memperpanjang waktu pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU Penanggulangan Bencana di dalam rapat paripurna juga dinilai sia-sia karena prolegnas belum disahkan. Untuk RUU PDP itu sepertinya sudah ditarik dari prolegnas karena sudah dua kali ini diperpanjang," kata Willy, Sabtu (13/2/2021) dilansir Antara.

Baca juga: Molornya Pengesahan Prolegnas Prioritas dan Alasan DPR yang Tak Jelas...

Menurut Willy, Prolegnas Prioritas 2021 yang tak kunjung disahkan, dapat membahayakan kredibilitas DPR selaku lembaga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang.

Ia mengatakan, sejumlah RUU yang telah disepakati dengan pemerintah dalam rapat kerja (raker) terkesan dimentahkan kembali karena tidak kunjung disahkan.

"Ini bukan saja preseden buruk bagi DPR melainkan juga membahayakan kredibilitas lembaga," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Willy mengatakan, sesuai keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada 19 Januari, Prolegnas Prioritas 2021 akan disahkan bersamaan dengan pemberian persetujuan terhadap Kapolri yang baru yaitu 21 Januari.

Namun, hingga Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang Ke-3, Prolegnas Prioritas 2021 belum juga disahkan.

Willy menambahkan, Baleg baru dapat bergerak dalam melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pembahasan RUU, apabila Prolegnas Prioritas 2021 sudah disahkan.

Untuk diketahui, Baleg DPR RI sebelumnya telah mengesahkan 33 Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (RUU Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI pada Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Pimpinan DPR Akui Prolegnas Prioritas 2021 Belum Ditetapkan karena Polemik Revisi UU Pemilu

Sebanyak 33 RUU tersebut terdiri dari 21 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan Pemerintah, dan 2 RUU usulan DPD RI.

Namun hingga Rapat Paripurna DPR pada Rabu (10/2/2021) dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021, Prolegnas belum bisa diambil keputusan.

Sesuai mekanisme di DPR, keputusan yang telah disepakati di tingkat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau Keputusan Tingkat I, harus dibawa dalam Rapat Paripurna untuk disetujui seluruh anggota DPR atau pengambilan Keputusan Tingkat II.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Nasional
KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Adminisrasi Pemerintahan

KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Adminisrasi Pemerintahan

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Satgas: Evaluasi Jumlah Bed RS hingga Stok Obat

Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Satgas: Evaluasi Jumlah Bed RS hingga Stok Obat

Nasional
Periksa Eks Plt Sekda DKI, KPK Dalami Pengajuan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Eks Plt Sekda DKI, KPK Dalami Pengajuan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan DPR: Kabar Baik di Tengah Kesulitan

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan DPR: Kabar Baik di Tengah Kesulitan

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Moeldoko Yakin RI Segera Keluar dari Kesulitan Pandemi

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Moeldoko Yakin RI Segera Keluar dari Kesulitan Pandemi

Nasional
Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Nasional
Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X