Kompas.com - 12/02/2021, 20:32 WIB
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. PRIYOMBODOBasuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa bahwa ia tidak pernah diharapkan publik untuk menjadi pendamping Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilkada 2012 DKI Jakarta.

Ahok menceritakan, banyak pihak meragukannya sebagai calon wakil gubernur saat itu karena latar belakangnya.

"Saya hanya dengar, ketika itu sebenarnya pendamping Pak Jokowi bukan saya sebetulnya. Karena kalau saya kan akan menurunkan nilai seorang Pak Jokowi, saya turunan Tionghoa, agama saya bukan yang mayoritas," kata Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam acara Perayaan Imlek yang diadakan oleh PDIP-P secara virtual, Jumat (12/2/2021).

Melalui Pilkada DKI Jakarta 2012, pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam dua kali putaran.

Baca juga: Jusuf Kalla Akui Dukung Anies: Kalau Ahok Menang Pilkada DKI, Efeknya Bisa ke Jokowi

Kala itu, Jokowi-Ahok berhasil mengalahkan 5 pasangan calon (paslon) lain yaitu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, Faisal Basri-Biem Benyamin, dan Alex Noeedin-Nono Sampono.

Ahok juga mengatakan, keraguan banyak pihak itu terjadi lagi ketika ia kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017.

Saat itu, kata Ahok, banyak pihak yang memintanya mundur dari pencalonan.

Namun, saat itu, kata dia, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tetap memilihnya sebagai calon kepala daerah yang diusung PDI-P karena menilai kinerja Ahok selama ini. 

"Tetapi Ibu Mega mengatakan 'Saya memilih Ahok untuk maju karena dia memang bisa kerja'," cerita Ahok.

Baca juga: Ahok: Kalau Mau Kaya Jangan Jadi Politisi

Pada 2017, Ahok mencalonkan diri dalam sebagai gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta. Ia didampingi oleh Djarot Saiful Hidayat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X