Kompas.com - 12/02/2021, 08:06 WIB
Prajurit TNI tengah berkonsentrasi saat melakukan pengintaian di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua. Dokumentasi TNIPrajurit TNI tengah berkonsentrasi saat melakukan pengintaian di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pemerintah tidak akan berkompromi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua.

Dia pun menegaskan, pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan masyarakat di Papua.

"Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Jaleswari dalam siaran pers yang dikutip Kompas.com, Jumat (12/2/2021).

"Pemerintah bertanggung jawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB," lanjutnya.

Baca juga: Anak-anak Tak Bisa Belajar karena Konflik KKB, Pemda: Kalau Tak Ditolong, Tak Ada Lagi Generasi Penerus

Jaleswari menjelaskan, sejak awal 2021, KKB diduga melakukan berbagai tindak pidana yang mengganggu kondusifitas keamanan dan ketertiban. Bahkan mengancam keamanan aparatur pemerintahan kabupaten.

Terbaru, KKB diduga melakukan tindak pidana terhadap warga Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pad 8 Februari 2021.

Hal ini menyebabkan warga mengungsi dari tempat tinggalnya.

Merujuk hal tersebut, dia meminta aparat keamanan diminta untuk mengambil tindakan terukur dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan guna menciptakan keamanan bagi masyarakat di Intan Jaya.

Baca juga: KKB Disebut Rekrut Anak-anak Putus Sekolah untuk Dilatih di Hutan

Jaleswari menuturkan, Pemerintah Provinsi Papua saat ini meminta kehadiran Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya kembali ke wilayah kerjanya.

"Termasuk meminta Bupati dan jajarannya untuk kembali bekerja di Intan Jaya dan tidak bekerja dari Nabire," katanya.

"Pemerintah pusat mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya," lanjut Jaleswari.

Pemerintah provinsi diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat.

Sementara itu, peran pemerintah pusat akan memberi dukungan kepada provinsi dan kabupaten termasuk menyediakan bantuan sosial dan kesehatan.

Baca juga: 5 Pernyataan Bupati Intan Jaya tentang KKB, Tembaki Pesawat hingga Ancam Minta Dana Desa

Jaleswari menambahkan, Provinsi Papua adalah wilayah yang luas dengan permasalahan yang berbeda-beda.

Masalah di Intan Jaya sangat spesifik dan tidak mewakili Papua pada umumnya.

Sebagai bagian penyelesaian permasalahan di Papua, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan.

"Saat ini, Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Kepres Nomor 20 Tahun 2020, secara serius memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat," tutur Jaleswari.

"Otonomi khusus untuk Papua juga akan terus berlanjut melalui perbaikan UU Otonomi Khusus Papua yang prosesnya sedang berlangsung," tambahnya.

Baca juga: 5 Fakta Teror KKB di Distrik Sugapa, Warga Sipil Ditembak hingga 400 Orang Mengungsi

Sementara itu diberitakan, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengakui, roda pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya tidak berjalan karena situasi keamanan tak kondusif.

Kondisi keamanan itu membuat Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan jajarannya tak berada di kantor di Distrik Sugapa, ibu kota kabupaten, sejak awal 2021.

Paulus mengaku telah bertemu dengan Natalis di Jayapura beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, Natalis mengaku merasa tidak aman berada di Distrik Sugapa.

"Beliau beberapa waktu lalu saya undang di Jayapura dan menyampaikan memang di Intan Jaya sangat tidak kondusif karena ada banyak hal yang membuat beliau khawatir," kata Paulus di Jayapura, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Teror KKB di Distrik Ilaga, Polisi Ditembaki dari Atas Gunung Saat Ambil Motor Korban Pembunuhan

Paulus mengatakan, KKB secara khusus mengancam Natalis Tabuni.

Aparat keamanan, kata Paulus, akan berusaha sekuat tenaga membuat situasi keamanan di Intan Jaya kembali kondusif.

Paulus pun berharap pemerintah daerah mendukung upaya TNI-Polri dalam mewujudkan rencana tersebut.

"Yang penting Pak Bupati siapkan fasilitas yang cukup untuk kita perkuat kekuatan karena di situ masih ada kelemahan. Untuk membangun sesuatu itu perlu waktu," kata Paulus.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Nasional
Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

Nasional
UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X