Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasabah Jiwasraya Ingin Bertemu Jokowi, Moeldoko: Kita Mediasi dengan Kementerian BUMN, Jangan Semua ke Presiden

Kompas.com - 12/02/2021, 07:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan nasabah PT Jiwasraya menyatakan, ingin beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan keluh kesah mereka.

Perwakilan nasabah menilai, solusi restrukturisasi dari pemerintah atas kasus PT Jiwasraya masih merugikan mereka.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan akan memberikan kesempatan para nasabah bermediasi dengan Kementerian BUMN.

"Kalau diperlukan, nanti ibu-ibu kita terima di KSP. Selanjutnya kita undang dari BUMN dan selanjutnya kita diskusikan keluhan semuanya ada di mana atau keluhan dari anggota Jiwasraya ada di mana," ujar Moeldoko dalam acara acara dialog dengan masyarakat bertajuk "KSP Mendengar" secara virtual pada Kamis (11/2/2021).

Baca juga: 52 Persen Pemegang Polis Korporasi Jiwasraya Ikut Program Restrukturisasi

Dia melanjutkan, dalam situasi pandemi Covid-19, protokol kesehatan yang diterapkan pihaknya lebih ketat.

Karenanya, untuk sementara audiensi dengan Presiden dibatasi untuk alasan keamanan dan kesehatan.

Meski begitu, mantan panglima TNI itu menegaskan pihaknya tidak bermaksud membatasi komunikasi Presiden Jokowi dengan masyarakat.

"Dalam suasana Covid-19, ada sebuah protokol yang lebih ketat. Kita agak membatasi, bukan yang bagaimana, tetapi dalam konteks ini ada pengetatan sementara ini," tutur Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko ke Masyarakat: Jangan Ragu Lapor, Tidak akan Kami Tangkap ...

Selain itu, dia menilai persoalan PT Jiwasraya dengan nasabah mejadi tupoksi dari Kementerian BUMN.

Sehingga KSP menyatakan siap membantu mediasi dengan Kementerian BUMN.

"Jadi bisa kita mediasi antara bapak, ibu. Jangan semuanya ke Presiden, karena Presiden urusannya begitu banyak," tegasnya.

"Kami membuka diri, saya persilakan bisa datang ke KSP. KSP akan mengundang dari kementerian BUMN, mari kita ketemu dan diskusi. Nanti saya serahkan ke BUMN untuk bisa mengatasi itu," tambahnya.

Baca juga: Kesamaan Asabri-Jiwasraya: Limbung Karena Tersangkut Saham Gorengan

Diberitakan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, program penyelamatan polis (restrukturiasi) yang ditawarkan pemerintah dan manajemen baru atas masalah keuangan yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan solusi terbaik demi menjawab hak para pemegang polis.

Anthony mengatakan, program penyelamatan polis ini adalah satu-satunya pilihan yang harus diambil pemerintah, ketimbang pemerintah harus melikuidasi Jiwasraya yang diyakini akan menambah kerugian para pemegang polis.

"Pemerintah tidak ada pilihan lain kecuali restrukturisasi. Restru adalah pilihan realistis karena biaya likuidasi akan jauh lebih tinggi," kata Anthony dalam keterangannya, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Selesaikan Masalah Jiwasraya, Pemerintah Suntik Modal Rp 20 Triliun ke BPUI

Mengacu hasil rapat Kementerian BUMN bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI, Kamis (1/10/2020), diputuskan terdapat dua alternatif solusi dalam menyelesaian masalah yang terjadi di Jiwasraya.

Pertama, melikuidasi Jiwasraya dengan sisa aset berkisar 20 persen dari total liabilitas yang ada saat ini.

Kedua, melakukan penyelamatan polis (restrukturisasi) terhadap seluruh polis nasabah dan memindahkannya ke IFG Life.

Terkait dua alternaltif solusi ini, kata Anthony, akan lebih baik jika setelah direstrukturisasi pemerintah segera menjual aset-aset Jiwasraya yang tersisa. Hal ini dimaksudkan untuk membuat beban operasional BUMN bisa turun atau lebih efisien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com