Istilah “Mas Kawin” dan “Kemeja Lengan Pendek Empat Lembar” Terungkap dalam Sidang Rohadi…

Kompas.com - 12/02/2021, 06:23 WIB
Panitera PN Jakarta Utara, Rohadi, saat menghadiri sidang pembacaan tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/11/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPanitera PN Jakarta Utara, Rohadi, saat menghadiri sidang pembacaan tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung sejumlah istilah yang diduga menjadi kode suap dalam perkara terdakwa mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi.

Sidang pada Kamis (11/2/2021) beragendakan pemeriksaan terhadap dua saksi yakni, anggota DPR dari Fraksi PDI-P Jimmy Demianus Ijie dan mantan Ketua DPRD Papua Barat Robert Melianus Nauw.

Jaksa Takdir Suhan awalnya mengonfirmasi soal istilah “Mas Kawin” yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Robert.

Baca juga: Mantan Panitera PN Jakut Didakwa Cuci Uang Rp 40,13 Miliar, Ini Daftarnya

“Kemudian disampaikan juga yang pada intinya saudara saksi agar segera melunasi 'Mas Kawinnya', apa betul penyampaian seperti itu, ada istilah Mas Kawin?," tanya Jaksa Takdir saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, dikutip dari Tribunnews.com.

“Betul, betul," jawab Robert.

Akan tetapi, Robert tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan istilah tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, ada pula istilah “Kemeja Lengan Pendek Empat Lembar” yang tertuang dalam BAP Robert.

"Yang dimaksud adalah uang yang sudah disepakatinya sebelumnya dalam bentuk 'Kemeja Lengan Pendek Empat Lembar', ini ada istilahnya juga gimana?," tanya jaksa ke Robert dan dikonfirmasi oleh Robert.

"Yang dimaksud adalah uang Rp 400 juta?," tanya Jaksa Takdir lagi ke Robert.

"Iya betul," jawab Robert.

Baca juga: Mantan Panitera PN Jakut Rohadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp 11,5 Miliar

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

Nasional
UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

Nasional
Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Nasional
Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Nasional
Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

Nasional
KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

Nasional
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

Nasional
Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

Nasional
KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

Nasional
Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

Nasional
KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.