Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Klaim Telah Vaksinasi 1 Juta Nakes Kurang dari Satu Bulan

Kompas.com - 11/02/2021, 21:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengklaim telah melakukan vaksinasi terhadap 1 juta tenaga kesehatan (nakes) kurang dari satu bulan, sejak vaksinasi pertama terhadap Presiden Joko Widodo pada 13 Januari yang lalu.

Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, capaian satu juta tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menangani Covid-19.

"Sejak tahun lalu, pemerintah telah bekerja keras untuk mendapatkan vaksin dengan berbagai cara. Kini, kita patut bersyukur Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menyelenggarakan vaksinasi," kata Reisa dalam keterangan tertulis, Kamis (11/2/2021).

Ia melanjutkan, capaian satu juta nakes yang divaksin tentu bukan hal mudah bagi pemerintah.

Ia menyebut, banyak pihak menunjukkan dukungan dalam capaian vaksinasi satu juta nakes seperti para nakes sendiri dan seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Sekitar April, Prioritas Daerah Padat Penduduk

Reisa menuturkan, vaksinasi untuk nakes diawali dengan penyuntikan vaksin terhadap perwakilan nakes di Istana pada 13 Januari 2021.

"Dilanjutkan keesokan harinya dengan vaksinasi kepada Wakil Menteri Kesehatan di RSCM. Untuk mengakselerasi pelaksanaan, Kementerian Kesehatan menggelar vaksinasi massal yang dilakukan di sejumlah kota pada kurun waktu 27 Januari hingga 5 Februari 2021," ungkap dia.

Selain itu, ia mengatakan, pemerintah telah melakukan inovasi registrasi untuk memudahkan para nakes yang akan divaksin.

Reisa juga memastikan, vaksin yang disuntikkan kepada para nakes merupakan vaksin Covid-19 produksi Sinovac yang telah mendapat persetujuan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sementara itu, Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN Arya Sinulingga menambahkan, vaksinasi Covid-19 yang sedang digencarkan pemerintah bertujuan membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok.

"Ketika herd immunity terhadap Covid-19 telah terbentuk, maka anggota masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin Covid-19 karena keterbatasan kondisi kesehatannya, bisa ikut terlindungi," ujar Arya.

Baca juga: Kunjungi KPK, Menkes Minta Pendampingan Program Vaksinasi Covid-19

Kendati demikian, dia kembali mengingatkan bahwa untuk membentuk kekebalan kelompok, protokol kesehatan 3M juga harus terus dijalankan secara ketat.

"Karenanya, mari kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M. Baik yang sudah maupun belum divaksin, protokol kesehatan ini akan melindungi kita dari orang sekitar dari penularan Covid-19," pesannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

Nasional
PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Nasional
Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Nasional
Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Nasional
Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Nasional
Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir 'Travel Gelap' Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir "Travel Gelap" Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Nasional
Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Nasional
Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Nasional
Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 hingga Km 72, Antisipasi Puncak Arus Balik

"One Way" Diperpanjang di Km 414 hingga Km 72, Antisipasi Puncak Arus Balik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com