Kompas.com - 11/02/2021, 16:27 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan apabila DPR tidak jadi merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Padahal, menurut dia, perbaikan masalah teknis dan elektoral di dalam penyelenggaraan pemilu mendesak dilakukan.

"Misalnya contoh yang paling baru merespon kekosongan hukum perkara (bupati terpilih) Orient di Sabu Raijua," kata Titi dalam diskusi daring, Kamis (11/2/2021).

"Itukan tidak ada di dalam Undang-Undang kita yang secara spesifik bisa menjawab fenomena hukum yang menimpa Orient (di) Sabu Raijua," lanjut dia.

Selain penyesuaian masalah hukum, juga diperlukan adanya penyesuaian tentang kondisi lain penyelenggaran pemilu.

Salah satunya, kata Titi, penyelenggaran pemilu di masa bencana non alam seperti pandemi Covid-19.

"(Atau) pengokohan penggunaan teknologi rekapitulasi suara di pemilu. Atau sirekap atau rekapitulasi elektronik," ujar Titi.

Baca juga: Ketua Komisi II: Kami Sepakat Tidak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, Komisi II DPR sudah sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Keputusan tersebut didapat setelah rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi II.

"Tadi kami sudah rapat dengan seluruh pimpinan dan Kapoksi yang ada di Komisi II DPR dengan melihat perkembangan dari masing-masing parpol terakhir. Kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini ( RUU Pemilu)," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (10/2/2021) seperti dikutip Antara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Nasional
Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Nasional
Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis Ditanggung Pemerintah

Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis Ditanggung Pemerintah

Nasional
Jokowi: Begitu Negara Dicap Tak Baik untuk Investasi, Enggak Akan Ada yang Datang

Jokowi: Begitu Negara Dicap Tak Baik untuk Investasi, Enggak Akan Ada yang Datang

Nasional
PKS Klaim Hubungan dengan Nasdem dan Demokrat Terjaga, meski Belum Tentukan Capres

PKS Klaim Hubungan dengan Nasdem dan Demokrat Terjaga, meski Belum Tentukan Capres

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Segera Panggil Kemenpora, Polri, dan PSSI

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Segera Panggil Kemenpora, Polri, dan PSSI

Nasional
Jokowi Sebut Investasi Jadi Rebutan di Tengah Krisis

Jokowi Sebut Investasi Jadi Rebutan di Tengah Krisis

Nasional
Jokowi Akan Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Akan Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Dua Komisioner Lama Komnas HAM Tak Lolos 'Fit and Proper Test'

Dua Komisioner Lama Komnas HAM Tak Lolos "Fit and Proper Test"

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Minta Polri Evaluasi Pejabat Strukturalnya di Jawa Timur

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Minta Polri Evaluasi Pejabat Strukturalnya di Jawa Timur

Nasional
Diusung Jadi Capres 2024, Anies Respek Surya Paloh Utamakan Kepentingan Publik

Diusung Jadi Capres 2024, Anies Respek Surya Paloh Utamakan Kepentingan Publik

Nasional
Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta untuk Ahli Waris Tragedi Stadion Kanjuruhan

Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta untuk Ahli Waris Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi Tak Ingin Komentar soal Nasdem Usung Anies Capres: Kita Masih dalam Suasana Duka

Jokowi Tak Ingin Komentar soal Nasdem Usung Anies Capres: Kita Masih dalam Suasana Duka

Nasional
Kerusuhan di Kanjuruhan, Jokowi: Berikan Sanksi ke yang Bersalah

Kerusuhan di Kanjuruhan, Jokowi: Berikan Sanksi ke yang Bersalah

Nasional
PDI-P Enggan Komentari Nasdem yang Usung Anies sebagai Capres: Tugas Partai Belum Selesai

PDI-P Enggan Komentari Nasdem yang Usung Anies sebagai Capres: Tugas Partai Belum Selesai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.