Kompas.com - 11/02/2021, 15:21 WIB
Tersangka Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (kanan) menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/12/2020). Suharjito diperiksa KPK sebagai tersangka terkait kasus suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. ANTARA FOTO/ Reno Esnir *** Local Caption ***   ANTARA FOTO/RENO ESNIRTersangka Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (kanan) menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/12/2020). Suharjito diperiksa KPK sebagai tersangka terkait kasus suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. ANTARA FOTO/ Reno Esnir *** Local Caption ***
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito didakwa memberi suap kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus ekspor benih lobster.

Dakwaan itu dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/2/2021).

“Yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang seluruhnya USD 103.000 dan Rp 706.055.440, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah-jumlah tersebut, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,” demikian bunyi dakwaan jaksa KPK.

Baca juga: MAKI Laporkan Dugaan Penelantaran Izin Penggeledahan pada Kasus Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

Adapun suap itu diberikan melalui Safri dan Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus Edhy, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy, dan Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia sekaligus Pendiri PT Aero Citra Kargo.

Menurut jaksa, suap diberikan kepada Edhy dalam rangka mempercepat proses izin budidaya dan ekspor benih lobster.

“Dengan maksud supaya Edhy Prabowo melalui Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budidaya sebagai salah satu syarat pemberian izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kepada PT DPPP,” ujar jaksa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemberian “uang komitmen” tersebut dilakukan secara bertahap. Pemberian pertama bertempat di kantor Kementerian KP, pada 16 Juni 2020, Suharjito menyerahkan uang 77.000 dollar Amerika Serikat kepada Safri.

Safri kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Amiril untuk diberikan kepada Edhy.

Baca juga: KPK Salah Cantumkan Identitas Saksi di Kasus Edhy Prabowo: Bukan Direktur, tapi Notaris

Penyerahan uang kedua terjadi di ruang kerja Safri di kantor Kementerian KP, di mana Suharjito memberikan uang sebesar 26.000 dollar AS.

Sementara, uang Rp 706 juta itu diterima Edhy melalui perusahaan jasa pengiriman kargo untuk ekspor benih lobster yang telah diatur.

Suharjito kemudian didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Nasional
Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Nasional
Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Nasional
MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas atas Pembohongan Publik

Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas atas Pembohongan Publik

Nasional
Polisi Sebut Napoleon Bonaparte Sudah Siapkan Kotoran untuk Muhammad Kece

Polisi Sebut Napoleon Bonaparte Sudah Siapkan Kotoran untuk Muhammad Kece

Nasional
Tenaga Kesehatan di Daerah Rawan Harus Dapat Perlindungan dan Jaminan Keamanan

Tenaga Kesehatan di Daerah Rawan Harus Dapat Perlindungan dan Jaminan Keamanan

Nasional
Irjen Napoleon Masih di Rutan Bareskrim, Polri: Dia Sedang Ajukan Kasasi

Irjen Napoleon Masih di Rutan Bareskrim, Polri: Dia Sedang Ajukan Kasasi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya

Nasional
RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Hasil Penyelidikan Internal KPI atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Akan Diserahkan ke Polisi

Hasil Penyelidikan Internal KPI atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Akan Diserahkan ke Polisi

Nasional
Ketua Komisi III Sebut Tak Semua Calon Hakim Agung Bagus

Ketua Komisi III Sebut Tak Semua Calon Hakim Agung Bagus

Nasional
Peduli Anak Terdampak Covid-19, Mensos Risma Beri Dukungan Moril dan Materi

Peduli Anak Terdampak Covid-19, Mensos Risma Beri Dukungan Moril dan Materi

Nasional
YLBHI dan 16 Kantornya Kutuk Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

YLBHI dan 16 Kantornya Kutuk Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Kontras Minta Komisi I DPR Evaluasi Pemerintah soal Penanganan Papua

Kontras Minta Komisi I DPR Evaluasi Pemerintah soal Penanganan Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.