Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Kepala Daerah Perbanyak Program Padat Karya dan Lanjutkan Bansos

Kompas.com - 11/02/2021, 14:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah untuk memperbanyak program padat karya guna menggerakkan perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Negara mengingatkan, saat ini rakyat kecil harus diberi akses pekerjaan dan penghasilan yang seluas-luasnya.

"Perbanyak program padat karya agar bisa memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat. Satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat saat ini adalah belanja APBN dan belanja APBD," ujar Jokowi pada "Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021" di Istana Negara yang ditayangkan virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Jokowi ke Wali Kota: Pengendalian Covid-19 Harus Jadi Prioritas Utama

"Maka masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan yang seluas-luasnya. Diberikan pekerjaan yang seluas-luasnya," lanjutnya.

Terkait hal ini, pemerintah daerah bisa merealisasikannya dalam program padat karya.

Misalnya, padat karya saat memperbaiki jalan kampung, memperbaiki saluran air, memperbaiki puskesmas, memperbaiki sekolah dan sebagainya.

Dengan demikian, dapat tercipta lapangan kerja yang memberikan pemasukan kepada masyarakat.

"Dengan begitu bisa meningkatkan konsumsi, daya beli sehingga ada demand di ekonomi kita," tutur Jokowi.

"Kita harus gotong-royong sesama warga sehingga yang tidak punya pekerjaan bisa mendapat penghasilan. Gol-nya kesana," lanjutnya.

Baca juga: Masih Ada Masyarakat Tak Mampu Beli, Jokowi Minta Pemda Bagikan Masker

Jokowi pun mengingatkan pemerintah daerah melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Utamanya bansos berupa sembako untuk diberikan kepada masyarakat yang tidak bisa mendapatkan penghasilan dari program padat karya.

"Lanjutkan terus pemberian bansos, terutama pemberian sembako kepada masyarakat bawah dan kelompok bawah yang tidak bisa mendapatkan penghasilan dari program padat karya. Ini perlu dibantu dengan bansos," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com