Kompas.com - 11/02/2021, 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo dalam sambutan di gelaran Inovation Indonesia Expo 2020 pada Selasa, 10 November 2020. DOK. MUCHLIS JR/BIRO PRES SEKRETARIAT PRESIDENPresiden Joko Widodo dalam sambutan di gelaran Inovation Indonesia Expo 2020 pada Selasa, 10 November 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (pemda) tidak sekadar mengimbau kepada masyarakat agar memakai masker.

Jokowi menyarankan pemda juga membagikan masker. Sebab, menurutnya masih ada warga yang tidak mampu membeli masker.

"Jangan hanya menyuruh pakai makser kepada masyarakat, tetapi juga harus membagi masker kepada masyarakat," ujar Jokowi dalam peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021, di Istana Negara, Kamis (11/2/2021).

"Rakyat juga kadang tidak mampu membeli masker. Selain menyuruh pakai masker, sebaiknya juga dibagikan masker, " tegasnya.

Baca juga: Jokowi ke Wali Kota: Pengendalian Covid-19 Harus Jadi Prioritas Utama

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Sehingga pemerintah pusat dan daerah harus terus bekerja keras menangani pandemi.

Ia meminta wali kota, wakil wali kota dan kepala daerah memprioritaskan pengendalian penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing. Salah satunya dengan tetap menyosialisasikan protokol kesehatan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pengendalian laju penyebaran virus (Covid-19) harus menjadi prioritas utama kita. Saya kira berulang-ulang sudah saya sampaikan disiplin 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak harus tetap digaungkan kepada masyarakat," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Harus Tepat Sasaran, Jangan Sampai Meleset

Dalam menekan laju penularan Covid-19, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa dan Bali.

Pembatasan tersebut diterapkan selama 14 hari, dari 9 hingga 22 Februari 2021.

Pemerintah mewajibkan semua daerah membentuk pos komando (posko) penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan.

Fungsi posko ini antara lain untuk meningkatkan upaya pengetesan, penelusuran hingga karantina dan vaksinasi Covid-19.

Selain itu juga untuk meningkatkan sosialisasi protokol memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta pembatasan mobilitas.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X