PSHK Nilai dengan Belum Bahas Prolegnas, DPR Belum Ada Pekerjaan Tahun Ini

Kompas.com - 11/02/2021, 14:09 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai, dengan menunda Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021 sama dengan DPR menunda pekerjaan.

Menurut Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi, prolegnas bukan sekedar daftar berisi rancangan undang-undang (RUU) prioritas tahun depan.

Lebih dari itu, Fajri menyebut bahwa prolegnas merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja DPR di tahun ini.

Baca juga: Prolegnas Prioritas Belum Disahkan, Formappi: Matinya Optimisme Peningkatan Kerja Legislasi

"Jadi dengan belum adanya perencanaan, maka tidak ada yang dapat dikerjakan oleh DPR," kata Fajri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/2/2021).

"Jadi menunda pengesahan prolegnas sama saja dengan menunda pekerjaan di tahun berjalan," ujar dia.

Maka, Fajri meminta DPR untuk segera mengesahkan Prolegnas Prioritas 2021 yang sudah disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fajri menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Prolegnas seharusnya disahkan sebelum RUU APBN disahkan.

"Jadi seharusnya dari bulan Oktober akhir 2020 Prolegnas sudah harus disahkan. Ini karena Prolegnas seharusnya sinkron dengan APBN dan perencanaan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah," ujar Fajri.

Baca juga: Prolegnas 2021 Tak Kunjung Disahkan, Anggota DPR Dinilai Tak Berani Bersuara

Adapun, lanjut Fajri, tidak ada relevansi pembahasan satu per satu RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Sebab, tidak ada transparansi pada publik terkait dokument berupa draf maupun Naskah Akademik (NA) dari masing-masing RUU.

"Jadi publik tidak mengetahui apa sebenarnya substansi di balik judul RUU itu," kata Fajri.

"Apalagi sekarang Prolegnas 2021 ditunda pengesahannya karena ada RUU tertentu, jadi sulit untuk mempertanggungjawabkan kebijakan penundaan tersebut," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan ke Pelaku Usaha, PPN Sewa Toko 3 Bulan di Mal Ditanggung Pemerintah

Bantuan ke Pelaku Usaha, PPN Sewa Toko 3 Bulan di Mal Ditanggung Pemerintah

Nasional
Bukan Hanya untuk Ekologi, Rehabilitasi Mangrove Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bukan Hanya untuk Ekologi, Rehabilitasi Mangrove Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Jokowi: Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri Atasi Pandemi

Jokowi: Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri Atasi Pandemi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan Beras 10 Kilogram per Keluarga untuk 28,8 Juta KPM

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan Beras 10 Kilogram per Keluarga untuk 28,8 Juta KPM

Nasional
Daftar Bantuan Pemerintah Selama PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Daftar Bantuan Pemerintah Selama PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3

Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3

Nasional
Luhut Ajak Rakyat Rapatkan Barisan Atasi Virus Corona Varian Delta

Luhut Ajak Rakyat Rapatkan Barisan Atasi Virus Corona Varian Delta

Nasional
Perbanyak Tes Covid-19, Epidemiolog: Harus Masif, Agresif, dan Gratis

Perbanyak Tes Covid-19, Epidemiolog: Harus Masif, Agresif, dan Gratis

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Pemberian Subsidi Kuota Internet Selama 5 Bulan

Pemerintah Lanjutkan Pemberian Subsidi Kuota Internet Selama 5 Bulan

Nasional
Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

Nasional
Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Nasional
PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Dorong Perbanyak Jumlah Testing

PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Dorong Perbanyak Jumlah Testing

Nasional
Luhut: Kematian akibat Covid-19 Banyak Terjadi pada Orang dengan Komorbid dan yang Belum Divaksin

Luhut: Kematian akibat Covid-19 Banyak Terjadi pada Orang dengan Komorbid dan yang Belum Divaksin

Nasional
Panglima TNI Minta Pasien Covid-19 Mau Dirawat di Tempat Isolasi Terpusat

Panglima TNI Minta Pasien Covid-19 Mau Dirawat di Tempat Isolasi Terpusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X