Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Harus Tepat Sasaran, Jangan Sampai Meleset

Kompas.com - 11/02/2021, 13:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Wododo meminta program vaksinasi Covid-19 tepat sasaran dan sesuai target penerima.

Pasalnya, saat ini vaksin menjadi barang yang diperebutkan banyak negara. Pemerintah sendiri hingga saat ini masih berusaha keras memperoleh tambahan vaksin dari berbagai sumber.

"Ini bukan barang yang mudah, semua rebutan. Oleh sebab itu vaksinasi ini harus tepat sasaran, tepat target betul. Jangan sampai meleset," ujar Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021, di Istana Negara, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Jokowi Ingatkan Ekonomi Bisa Jatuh jika Tidak Hati-hati Lakukan Lockdown

Jokowi menuturkan, produsen vaksin Covid-19 untuk saat ini tidak banyak. Namun, 215 negara saling berebut untuk mendapatkan vaksin.

Di sisi lain, kata Jokowi, baru ada 42 negara di dunia yang bisa menjalankan program vaksinasi Covid-19.

"Yang lain rebutan mendapatkan vaksin. Kita sudah mendapatkan komitmen 426 juta dosis. Ya alhamdulillah karena sejak awal, sejak Agustus (2020) kita sudah mulai pendekatan dengan produsen-produsen vaksin," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan, vaksin Covid-19 merupakan hak bagi setiap orang dan sangat terkait dengan isu kemanusiaan. Oleh sebab itu ia meminta nasionalisme vaksin dihentikan.

Istilah nasionalisme vaksin merujuk pada situasi ketika suatu negara ingin mengamankan stok vaksin demi kepentingan warga negaranya sendiri.

Baca juga: Menlu Retno Tekankan soal Akses Vaksin Covid-19 yang Adil bagi Semua Negara

Menurut Retno, hingga saat ini nasionalisme vaksin masih terjadi di beberapa negara dan akan membahayakan kerja sama pengadaan vaksin secara multilateral.

Retno pun mengajak seluruh negara untuk memperkuat kerja sama demi terciptanya akses vaksin Covid-19 yang adil dan merata.

Ia mengatakan, keadilan dan keseteraan akses terhadap vaksin Covid-19 merupakan isu penting yang harus jadi perhatian seluruh negara dunia. Dunia bisa kembali pulih jika negara-negara bekerja sama dengan baik dalam penanganan pandemi.

"Akses vaksin Covid-19 yang adil dan merata bagi semua negara adalah isu yang sangat penting. Bukan hanya bagi negara-negara berkembang, tapi juga penting untuk negara-negara maju di dunia," ucap Retno, dalam diskusi panel yang digelar Forum Ekonomi Dunia (WEF), Jumat (29/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Pekan Depan Mulai Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Pelayanan Publik

Hingga saat ini, vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang ditujukan kepada tenaga kesehatan masih berlangsung. Vaksinasi tahap pertama dimulai 13 Januari 2021.

Berdasarkan data pemerintah, Rabu (10/2/2021) pukul 12.00 WIB, ada 1.468.764 tenaga kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Dari data tersebut, 279.251 tenaga kesehatan sudah disuntik vaksin dosis kedua. Angka itu didapatkan setelah ada penambahan 57.798 tenaga kesehatan yang divaksin dalam 24 jam terakhir.

Sementara, tenaga kesehatan yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama tercatat ada 969.546 orang.

Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 terhadap 181.554.465 penduduk Indonesia atau sekitar 70 persen dari total populasi.

Vaksin Covid-19 disuntikkan sebanyak dua dosis dalam rentang 14 hari. Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com