Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Dikerahkan untuk Penelusuran Covid-19, Anggota DPR: Pendekatannya Harus Tetap Santun

Kompas.com - 10/02/2021, 22:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sukamta meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengedepankan aspek kemanusiaan saat menjadi tracer Covid-19.

Sukamta mengingatkan, pendekatan yang represif justru dapat menimbulkan masalah baru alih-alih menyelesaikan masalah di tengah pandemi Covid-19.

"TNI memang bisa diperbantukan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), tetapi tetap harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan demokratis. Pendekatan ke masyarakat harus tetap dengan santun, persuasif, dan edukatif," kata Sukamta dalam siaran pers, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Pangdam Jaya Sebut Vaksinator dan Tracer Covid-19 dari TNI-Polri Sudah Terlatih

Anggota Komisi I DPR itu juga mengingatkan agar aparat TNI yang dikerahkan dibekali perlengkapan yang cukup agar tidak tertular Covid-19.

Di sisi lain, Sukamta juga menekankan bahwa pemerintah harus punya konsep tracing yang akan dilaksanakan, misalnya, pemerintah harus mampu memprediksi angka berapa orang yang akan terkena target tracing ini.

Pemerintah juga diminta menyiapkan tempat isolasi yang cukup untuk mengantisipasi melonjaknya kasus positif Covid-19 setelah tracing yang gencar.

“Itu semua tadi harus dipikirkan dan disiapkan. Ini lagi pandemic, jadi semuanya harus dilakukan secara hati-hati dan terukur, karena anggaran juga terbatas. Jangan sampai program ini tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya,”  kata Sukamta.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengerahkan 27.866 Badan Pembina Desa (Babinsa) untuk melakukan tracing penyebaran Covid-19 di Jawa dan Bali.

Baca juga: Survei: TNI Institusi Paling Dipercayai Publik, Kalahkan Presiden hingga Polri

Hal itu disampaikan Panglima TNI ketika memimpin apel gelar kesiapan tenaga vaksinator dan tracer Covid-19 sebagai dukungan terhadap program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Jawa-Bali, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/2/2021) pagi.

"Untuk itu, TNI akan mengerahkan 27.866 Babinsa, 1.768 Babinpotmar, dan 102 Babinpotdirga di 7 provinsi di Jawa-Bali melaksanakan PPKM Skala Mikro," ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulis, Selasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com