DKPP Berhentikan Erlyando Saputra dari Jabatan Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

Kompas.com - 10/02/2021, 20:40 WIB
Ketua DKPP Muhammad KOMPAS.COM/PERDANA PUTRAKetua DKPP Muhammad
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Erlyando Saputra dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keputusan itu disampaikan dalam sidang DKPP yang disiarkan secara daring pada Rabu (10/2/2021).

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Erlyando Saputra selaku Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung sejak putusan dibacakan," kata Ketua DKPP Muhammad.

Baca juga: Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Adapun Erlyando digugat bersama anggota lainnya yakni Novan Surya Gafilah, Purnomo, Muhammad Amin, dan Yuyun Nurhayati.

Mereka dinilai oleh pengadu yakni Koordinator Aliansi Masyarakat Kutai Bangkit Hendra Gunawan tidak berintegrasi dan profesional karena tidak segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Rekomendasi tersebut menyatakan Edi Damansyah terbukti Pasal 71 Ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan merekomendasikan KPU untuk membatalkan pencalonan Edi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain memberhentikan Erlyando, DKPP memberi peringatan keras pada anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi teradu.

Baca juga: Terbukti Lakukan Pelanggaran, Bawaslu Rekomendasikan Pembatalan Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara

Dalam perkara ini, Komisioner KPU RI juga masuk dalam jajaran teradu yakni Arief Budiman, Hasyim Asyari, Ilham Saputra, Viryan Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Begitu pula jajaran KPU Provinsi Kalimantan Timur yakni Rudiansyah, Eva Rosita, Muh Hasan, Fahmi Idris, Suardi.

Namun, mereka dinyatakan tidak melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

DKPP meminta nama mereka sebagai jajaran KPU rehabilitasi dan meminta KPU untuk melaksanakan putusan paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Target Testing 400.000 Per Hari Belum TerCapai, Ini Kata Kemenkes

Target Testing 400.000 Per Hari Belum TerCapai, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Nasional
Oktober, Warga Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa Pedulilindungi

Oktober, Warga Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa Pedulilindungi

Nasional
Hari Ini, Jokowi Dijadwalkan Tanam Mangrove Bersama Warga Riau dan Kepri

Hari Ini, Jokowi Dijadwalkan Tanam Mangrove Bersama Warga Riau dan Kepri

Nasional
Jubir Presiden: RI Salah Satu Negara Terbaik Tangani Covid-19

Jubir Presiden: RI Salah Satu Negara Terbaik Tangani Covid-19

Nasional
Ini Hasil Evaluasi PPKM 21-27 September dari Pemerintah

Ini Hasil Evaluasi PPKM 21-27 September dari Pemerintah

Nasional
UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

Nasional
Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia 'Silver' untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia "Silver" untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.