Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski PPKM Mampu Perlambat Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Satgas Minta Jangan Cepat Senang

Kompas.com - 10/02/2021, 20:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, empat pekan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah berhasil memperlambat laju kasus aktif Covid-19.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa perlambatan laju kasus aktif ini perlu dijaga agar tidak kembali mengalami kenaikan.

"Maka jangan cepat senang, kita di sini sudah berhasil mengerem kenaikan kasus aktif selama empat pekan pelaksanaan PPKM," ujar Dewi dalam talkshow daring yang ditayangkan YouTube BNPB, Rabu (10/2/2021)

"(Kondisi) ini harus tetap dilanjutkan sebab kita ingin melihat kasus aktif bukan bertambah, tetapi menurun di pekan selanjutnya lagi," kata dia.

Baca juga: 4 Harapan Anies dalam Penerapan PPKM Berbasis Mikro

Dewi lantas menjelaskan indikator dari keberhasilan memperlambat laju kasus aktif Covid-19.

Dia menarik data pada pekan ketiga Januari 2021 yang mana bertepatan dengan pekan pertama pelaksanaan PPKM tahap I.

"Pada pekan ketiga Januari, ada penambahan kasus aktif tertinggi yang pernah ada di Indonesia. Di mana dalam waktu sepekan, ada penambahan kasus aktif sekitar 22.000," ujar Dewi.

"Kemudian dilaksanakanlah PPKM tahap awal. Selanjutnya penambahan kasus aktif menurun tapi masih agak tinggi, sepekan masih 17.000 kasus aktif," kata dia.

Baca juga: PPKM Mikro Hari Kedua, Camat dan Lurah Mulai Sosialisasi ke Pengurus RT/RW

Memasuki peka ketiga pelaksanaan PPKM atau pekan pertama dari PPKM tahap II, kasus aktif turun hingga tercatat ada 12.000.

Pada pekan keempat PPKM atau pekan kedua PPKM tahap II, dalam sepekan hanya tercatat 1.000 kasus aktif.

"Jadi intinya, kalau bisa, mari kita lanjutkan usaha kita. Kalau bisa kasus aktif turun ke minus agar angkanya bukan penambahan kasus aktif tetapi jumlah yang sakit lebih sedikit dari jumlah pasien yang sembuh," papar Dewi.

Baca juga: PPKM Skala Mikro, Ganjar Minta Setiap Desa Punya Tempat Isolasi Mandiri Terpusat

Sebelumnya, Dewi menjelaskan alasan PPKM harus diperpanjang.

Menurut dia, jika hanya diterapkan selama dua pekan, hasil dari PPKM belum dapat terlihat.

"Kalau baru dua pekan, kita belum bisa melihat hasil apapun. Itulah sebabnya kita harus memperpanjang PPKM. Tidak bisa hanya diselesaikan dalam waktu dua pekan," ujar Dewi.

"Minimal dibutuhkan waktu empat pekan supaya kita bisa melihat hasilnya," kata Dewi.

Dia pun menyebut, pada dasarnya PPKM memiliki satu fungsi, yakni melakukan rem terhadap kasus Covid-19, sehingga nantinya jumlah kasus aktif semakin berkurang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com