DPR Setujui 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Kompas.com - 10/02/2021, 16:52 WIB
Seorang petugas sedang membersihkan area Kantor BPJS Ketenagakerjaan DOK. Humas BPJS Ketenagakerjaan Seorang petugas sedang membersihkan area Kantor BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR menyetujui lima nama calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan lima nama calon anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna, Rabu (10/2/2021).

Hal tersebut diketahui setelah Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyampaikan laporan hasil uji kelayakan (fit and proper test) calon anggota dewas kepada pimpinan DPR.

"Berdasarkan hasil uji kelayakan fit and proper test, serta mempertimbangkan masukan masyarakat, Komisi IX DPR RI memilih anggota Dewas BPJS Kesehatan dan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan periode 2021-2026," kata Felly dalam rapat paripurna DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

Adapun lima nama anggota Dewas BPJS Kesehatan terdiri atas Indra Yana, Siruaya Utamawan, Iftida Yasar, dan Inda Deryanne Hasman dari unsur pekerja. 

Selanjutnya, ada Ibnu Naser Arrohimi dari unsur tokoh masyarakat.

Baca juga: KSPI Desak DPR Bentuk Pansus Soal Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Sementara itu, lima anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yaitu Yayat Syariful Hidayat dan Agung Nugroho dari unsur pekerja.

Lalu, ada Subchan Gatot dan Muhammad Aditya Warman dari unsur pemberi kerja. Serta, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji dari unsur tokoh masyarakat.

Usai menyebutkan nama-nama tersebut, Felly menyerahkan keputusan persetujuan kepada pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanyakan kepada para peserta rapat apakah menyetujui terkait hasil uji fit and proper test Komisi IX DPR terhadap calon anggota dewas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas uji kelayakan terhadap calon anggota dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini dapat disetujui?," tanya Dasco.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X