Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/02/2021, 15:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar mengatakan, media massa harus memperhatikan beberapa hal dalam memberitakan sebuah kasus hukum yang melibatkan anak-anak.

Hal tersebut dikarenakan anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari publikasi yang dapat merugikan mereka, salah satunya adalah merahasiakan identitas anak yang tersangkut sebuah kasus.

"Misalnya saat ada anak jadi pelaku, masyarakat menjadi resah karena anak-anak ini dianggap sebagai pembuat onar. Lalu saking emosinya, saat memberitakan, anak ini di-close up dan segala macam," kata Nahar dalam Media Talk bertajuk Pemberitaan Ramah Anak yang digelar Kemen PPPA, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Kementerian PPPA Ungkap Risiko Anak yang Tak Punya Akta Kelahiran

"Tujuannya mungkin baik untuk memberikan efek jera, tapi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengingatkan kita untuk memperhatikan betul agar merahasiakan identitas," ujar Nahar.

Antara lain mereka menjadi korban perundungan sehingga membuat harus terpisah dengan orang lain.

Selain itu, mereka juga bisa menerima stigma yang dapat berdampak dan mengancam keselamatan jiwa.

"Misalnya ketika ada anak korban jaringan terorisme, sehingga dia dianggap sebagai pelaku, maka lingkungan dan masyarakat sekitarnya itu sudah tidak mau lagi (menerima), apalagi ketika identitas anak ini dibuka maka stigma dan labelisasi ini berlangsung," kata dia.

Bahkan, kata Nahar, pihaknya pun mengalami kesulitan dalam penanganan anak-anak yang menjadi korban pembukaan identitas itu.

Antara lain kesulitan untuk mengembalikan mereka ke keluarga dan lingkungan aslinya.

Selain regulasi UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, adapula UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang digunakan dalam melindungi anak-anak.

"Di situ juga ada istilah jaminan keselamatan bahkan dimungkinkan bahwa anak-anak ini juga dalam kasus-kasus tertentu identitasnya bisa diubah, bahkan ada beberapa yang kami ganti namanya. Ini untuk menghindari stigma dan bahwa anak masih punya masa depan," ujar dia.

Nahar mengatakan, hal tersebut harus diwaspadai dan dipikirkan bahwa anak masih mempunyai hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan serta pastisipasi.

Stigma terhadap anak perlu menjadi perhatian karena bisa membuat anak-anak tidak bisa menyiapkan dan menikmati masa depannya.

Baca juga: Kementerian PPPA Harap Media Massa Jadi Kunci Cegah Kasus Kekerasan Seksual Anak

"Isu ini rentan terhadap publikasi yang dapat menstigma, salah satu indikator yang dapat menstigma adalah karena identitas anaknya. Jadi ada aturan-aturan yang Harus dipatuhi," kata dia.

Adapun beberapa persoalan yang masuk ke dalam kategori yang harus diperhatikan dalam pemberitaan itu adalah anak pelaku, anak korban, hingga anak saksi apabila berkaitan dengan persoalan hukum.

Sementara di luar persoalan hukum menjaga identitas agar menghindari perasaan dan hal-hal lain yang berdampak tidak baik hingga mengancam pemenuhan hak dan perlindungan anak tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesawat Susi Air Diyakini Dibakar di Nduga Papua, Pihak Perusahaan Cek Dugaan Sabotase

Pesawat Susi Air Diyakini Dibakar di Nduga Papua, Pihak Perusahaan Cek Dugaan Sabotase

Nasional
Saat NU Tinggalkan Politik Praktis dan Kembali ke Khittah 1926...

Saat NU Tinggalkan Politik Praktis dan Kembali ke Khittah 1926...

Nasional
Penjelasan Gerindra soal Prabowo yang Ngaku Sering Dikhianati dan Dibohongi

Penjelasan Gerindra soal Prabowo yang Ngaku Sering Dikhianati dan Dibohongi

Nasional
Demokrat Dukung PKS Ajak Golkar Gabung Koalisi Perubahan dan Usung Anies Capres 2024

Demokrat Dukung PKS Ajak Golkar Gabung Koalisi Perubahan dan Usung Anies Capres 2024

Nasional
1 Abad NU dan Kiprah Partai Nahdlatul Ulama di Panggung Politik Nasional

1 Abad NU dan Kiprah Partai Nahdlatul Ulama di Panggung Politik Nasional

Nasional
Besok, DKPP Sidangkan 9 Anggota KPUD soal Dugaan Rekayasa Status Verifikasi Partai Buruh, Gelora, PKN, Garuda

Besok, DKPP Sidangkan 9 Anggota KPUD soal Dugaan Rekayasa Status Verifikasi Partai Buruh, Gelora, PKN, Garuda

Nasional
KPK Akan Telaah Pernyataan Erick Thohir soal 65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah

KPK Akan Telaah Pernyataan Erick Thohir soal 65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah

Nasional
Pesawat Susi Air Terbakar di Nduga Papua, Keberadaan Pilot-Penumpang Belum Diketahui

Pesawat Susi Air Terbakar di Nduga Papua, Keberadaan Pilot-Penumpang Belum Diketahui

Nasional
Seabad NU dan Kisah Resolusi Jihad dalam Pertahankan Kemerdekaan Indonesia

Seabad NU dan Kisah Resolusi Jihad dalam Pertahankan Kemerdekaan Indonesia

Nasional
Mengenal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI, Siap Tempur di Segala Situasi

Mengenal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI, Siap Tempur di Segala Situasi

Nasional
Bertambah Lagi, Total Ada 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Bertambah Lagi, Total Ada 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Nasional
Puja-puji Prabowo ke Jokowi Dinilai Sarat Politik demi Dapat Dukungan Maju Jadi Capres

Puja-puji Prabowo ke Jokowi Dinilai Sarat Politik demi Dapat Dukungan Maju Jadi Capres

Nasional
Lukas Enembe Tagih Janji Ketua KPK Firli Bahuri, Begini Penampakan Surat Tulisan Tangannya

Lukas Enembe Tagih Janji Ketua KPK Firli Bahuri, Begini Penampakan Surat Tulisan Tangannya

Nasional
Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM Terkait 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM Terkait 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Nasional
PT Pharos Indonesia Tarik Produk Obat Praxion yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut

PT Pharos Indonesia Tarik Produk Obat Praxion yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.