Kompas.com - 10/02/2021, 14:58 WIB
Petugas kesehatan mengambil sampel usap pengendara saat tes cepat antigen COVID-19 drive thru di Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (6/2/2021). Dinas Perhubungan Kabupaten Garut menggelar tes cepat antigen gratis bagi pengendara luar daerah yang masuk ke Kabupaten Garut selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Candra Yanuarsyah/agr/foc. ANTARA FOTO/CANDRA YANUARSYAHPetugas kesehatan mengambil sampel usap pengendara saat tes cepat antigen COVID-19 drive thru di Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (6/2/2021). Dinas Perhubungan Kabupaten Garut menggelar tes cepat antigen gratis bagi pengendara luar daerah yang masuk ke Kabupaten Garut selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Candra Yanuarsyah/agr/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tes rapid antigen dilakukan secara gratis untuk masyarakat di 98 kabupaten/kota penyelenggara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Masyarakat dipersilakan datang ke Puskesmas jika merasa ada gejala Covid-19 dan mengikuti pemeriksaan tes rapid antigen.

"Tes (rapid antigen) dan tracing pada PPKM tidak ada beban pembiayaan," ujar Nadia dalam konferensi pers daring yang ditayangkan YouTube Kemenkes, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Percepat Pelacakan Covid-19, Kemenkes Gunakan Tes Cepat Antigen untuk Diagnosis

Menurutnya, tes rapid antigen gratis di 98 daerah penyelenggara PPKM merupakan program pemerintah.

Tujuannya untuk mendukung pelacakan (tracing), pemeriksaan (testing) dan perawatan (treatment) atau 3T sehingga bisa menekan kasus Covid-19 di daerah penyelenggara PPKM.

"Sehingga kalau masyarakat merasa ada gejala Covid-19, lalu ingin tahu dia positif atau tidak, silakan datang ke Puskesmas," kata Nadia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk melakukan pemeriksaan tes rapid antigen. Setelah tahu dia positif, maka dilakukan pelacakan kepada 20-30 orang yang berkontak dengannya," lanjutnya.

Adapun penentuan 98 kabupaten/kota ini menurut Nadia berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021. Kabupaten/kota yang dimaksud berada di tujuh provinsi yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali.

Sebelumnya Nadia mengatakan, sebanyak 1,7 juga alat tes rapid antigen akan difokuskan untuk pelaksanaan pelacakan kasus Covid-19 di 98 kabupaten/kota yang menerapkam PPKM level mikro.

Nadia menyebut, fungsi dari alat rapid tes antigen adalah sebagai alat diagnosis untuk memastikan seseorang terkonfirmasi Covid-19 atau tidak secara cepat.

"Ada sejumlah 1,7 juta alat yang kita akan konsentrasikan pada 98 kabupaten/kota. Bukan hanya rapid antigen saja, tapi juga proses pelaksanaan tracingnya akan dofokuskan di 98 daerah tersebut," ujarnya.

Nadia menambahkan, saat ini Indonesia telah memiliki dua juta alat rapid antigen yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

"Ini tinggal kita dorong untuk dimanfaatkan hingga level Puskesmas," tuturnya.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, rapid test antigen sering pula disebut dengan swab antigen.

Baca juga: 1,7 Juta Alat Rapid Test Antigen Disiapkan untuk Dukung 3T di 98 Daerah PPKM

Tes ini dinilai lebih akurat dibandingkan tes antibodi karena dapat mengidentifikasi virus dalam sekresi hidung dan tenggorokan.

Pemeriksaannya dapat dilakukan di tempat yang mempunyai fasilitas biosafety cabinet.

Rapid test antigen dapat digunakan dalam mendeteksi kasus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) pada wilayah yang tak mempunyai fasilitas pemeriksaan Reverse Transcriptase-Polumerase Chain Reaction (RT-PCR).

Rapid test antigen hanya sebagai screening awal, yang hasilnya harus tetap dikonfirmasi dengan test RT-PCR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Nasional
 Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

Nasional
Guru Besar FK Unair Sampaikan Rekomendasi Penanganan Covid-19 ke Pemerintah

Guru Besar FK Unair Sampaikan Rekomendasi Penanganan Covid-19 ke Pemerintah

Nasional
KPK Kembali Jelaskan Tuntutan 11 Tahun untuk Juliari, Pasal Penyuapan Jadi Dalih

KPK Kembali Jelaskan Tuntutan 11 Tahun untuk Juliari, Pasal Penyuapan Jadi Dalih

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil PNS Dinas PUPR

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil PNS Dinas PUPR

Nasional
Jokowi ke Pengusaha Mikro: Meski Omzet Turun Sampai 75 Persen, Harus Bertahan Sekuat Tenaga

Jokowi ke Pengusaha Mikro: Meski Omzet Turun Sampai 75 Persen, Harus Bertahan Sekuat Tenaga

Nasional
Menko PMK Usul Vaksinasi Covid-19 bagi Pengguna Moda Transportasi Kereta Diintentsifkan

Menko PMK Usul Vaksinasi Covid-19 bagi Pengguna Moda Transportasi Kereta Diintentsifkan

Nasional
Presiden Jokowi: Lockdown Tak Jamin Persoalan Covid-19 Selesai

Presiden Jokowi: Lockdown Tak Jamin Persoalan Covid-19 Selesai

Nasional
Jokowi: Bukannya Saya Menakut-nakuti, WHO Pun Belum Bisa Prediksi Selesainya Pandemi

Jokowi: Bukannya Saya Menakut-nakuti, WHO Pun Belum Bisa Prediksi Selesainya Pandemi

Nasional
DPR Diminta Lebih Peka dan Berempati terhadap Kondisi Masyarakat

DPR Diminta Lebih Peka dan Berempati terhadap Kondisi Masyarakat

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Transaksi Keuangan PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Transaksi Keuangan PT Adonara Propertindo

Nasional
Wapres Minta Kebijakan Isolasi Terpusat Pemprov Bali Lebih Diefektifkan

Wapres Minta Kebijakan Isolasi Terpusat Pemprov Bali Lebih Diefektifkan

Nasional
UPDATE: Total 5.528 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Mauritius, Senegal dan Venezuela

UPDATE: Total 5.528 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Mauritius, Senegal dan Venezuela

Nasional
Jokowi: Dulu Kasus Covid-19 Mulai Turun dan Ekonomi Naik, Kemudian Muncul Varian Delta...

Jokowi: Dulu Kasus Covid-19 Mulai Turun dan Ekonomi Naik, Kemudian Muncul Varian Delta...

Nasional
Akan Impor Obat Terapi Covid-19, Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Penimbunan

Akan Impor Obat Terapi Covid-19, Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Penimbunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X