Kompas.com - 10/02/2021, 12:43 WIB
Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient Patriot Riwu Kore (kiri) dalam debat para calon yang digelar secara live di Youtube Tangkapan layar YouTube KPU Sabu RaijuaBupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient Patriot Riwu Kore (kiri) dalam debat para calon yang digelar secara live di Youtube
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM bersama sejumlah instansi sedang menelaah dokumen terkait status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore.

Selain Ditjen AHU, instansi lain yang terlibat di antaranya Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

“Konfirmasi dulu mengenai suratnya itu sendiri dan kita harus ingat juga bahwa kita harus pelajari juga mekanisme pemberian kewarganegaraan Amerika Serikat,” kata Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Kapolda NTT Ungkap Hasil Pertemuan dengan Bupati Terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore

Menurut Cahyo, pemerintah bakal melakukan penelusuran yang komprehensif sebelum mengambil keputusan.

Untuk itu, Ditjen AHU juga berencana meminta klarifikasi dari Orient.

Kendati demikian, Cahyo belum dapat memastikan kapan pihaknya bakal berkomunikasi dengan Orient.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Bukan memanggil, tapi mungkin kita akan mempertimbangkan untuk berkomunikasi, karena harus didengar juga kan,” ucap dia.

Lebih lanjut, ia pun belum mau berandai-andai mengenai nasib Orient apabila terbukti menjadi warga negara AS.

“Kalau kami kerjanya adalah doing things one step at the time, tidak mau berkesimpulan dulu, kita lihat saja,” tutur Cahyo.

Baca juga: Bupati Sabu Raijua Terpilih Orient Riwu Kore: Saya Warga Negara Indonesia

Adapun polemik status kewarganegaraan Orient bermula ketika Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, NTT, menerima surat balasan dari Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta, yang menyatakan bahwa Orient adalah warga negara AS.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Wiji Thukul, Aktivis yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996

Mengenang Wiji Thukul, Aktivis yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996

Nasional
Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Nasional
Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Nasional
Airlangga: Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok, Perlu 208 Juta Penduduk Divaksin

Airlangga: Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok, Perlu 208 Juta Penduduk Divaksin

Nasional
Menteri PPPA Sebut Dunia Usaha Punya Peran Penting untuk Perluas Jangkauan Vaksinasi Covid-19 Anak-anak

Menteri PPPA Sebut Dunia Usaha Punya Peran Penting untuk Perluas Jangkauan Vaksinasi Covid-19 Anak-anak

Nasional
718.000 Anak Usia 12-17 Tahun Sudah Terima Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

718.000 Anak Usia 12-17 Tahun Sudah Terima Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Jokowi: Mahasiswa di Jurusan Sama Tak Berarti Kelak Harus Berprofesi Sama

Jokowi: Mahasiswa di Jurusan Sama Tak Berarti Kelak Harus Berprofesi Sama

Nasional
Dewan Guru Besar UI Desak PP 75/2021 Dicabut, Ini Kata Kemendikbud Ristek

Dewan Guru Besar UI Desak PP 75/2021 Dicabut, Ini Kata Kemendikbud Ristek

Nasional
Kasus Suap Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Suap Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
Menteri PPPA Minta Penyedia Jasa Lindungi Anak dari Dampak Negatif Internet

Menteri PPPA Minta Penyedia Jasa Lindungi Anak dari Dampak Negatif Internet

Nasional
Pemerintah Diminta Jelaskan Aturan Makan 20 Menit, Puan Nilai Agar Tak Jadi Lelucon

Pemerintah Diminta Jelaskan Aturan Makan 20 Menit, Puan Nilai Agar Tak Jadi Lelucon

Nasional
Kasus Aa Umbara, KPK Dalami Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos

Kasus Aa Umbara, KPK Dalami Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos

Nasional
Polri: Pengawasan Waktu Makan 20 Menit Tugas Satgas Covid-19

Polri: Pengawasan Waktu Makan 20 Menit Tugas Satgas Covid-19

Nasional
Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X