Kemenkes Ungkap Masih Ada Daerah yang Menunggu Hasil Tes Covid-19 Sampai 10 Hari

Kompas.com - 10/02/2021, 12:32 WIB
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, masih ada daerah yang mengalami waktu tunggu lama untuk memastikan hasil pemeriksaan Covid-19.

Nadia mengungkapkan, kondisi ini disebabkan laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 metode real time PCR masih terbatas.

"Sekarang kita sudah punya 620 laboratorium pemeriksaan PCR. Tetapi jumlah ini tak merata untuk seluruh kabupaten/kota. Sebagian besar laboratorium ini berada di pusat ataupun di ibu kota kabupaten/kota," kata Nadia dalam konferensi pers daring yang ditayangkan YouTube Kemenkes, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Kemenkes: 20-30 Kontak Dekat Pasien Covid-19 Akan Dilacak

Sehingga, apabila spesimen berasal dari daerah yang jauh atau secara geografis sulit dijangkau, membutuhkan waktu lama untuk proses pengirimannya.

Apabila ditambah dengan beban pemeriksaan spesimen, maka waktu tunggu untuk mendapat kepastian hasil pemeriksaan bisa lebih lama.

"Ada yang lebih dari tiga hari, ada yang sepekan atau bahkan bisa 10 hari," ungkap Nadia.

Untuk mengantisipasi kondisi ini, Nadia menyebut pemerintah segera melakukan intervensi proses pelacakan (tracing), pemeriksaan (testing) dan treatment (perawatan) atau 3T di 98 daerah yang melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

Baca juga: 2 Juta Data Covid-19 Belum Terlaporkan, Kemenkes: Mulai Disinkronkan

Khusus untuk pelacakan, pemerintah meningkatkan kuota untuk pelacakan kontak dekat dari individu yang positif Covid-19.

Jika sebelumnya, ada lima hingga 10 orang kontak dekat yang dilacak dari satu kasus positif Covid-19, maka ke depannya pelacakan akan menyasar 20 hingga 30 kontak dekat.

Nadia menyebut, saat ada satu orang positif, maka sebanyak 20-30 orang yang berkontak dekat dengan orang itu akan dilacak.

Kemudian, apabila ada beberapa orang dari jumlah itu ternyata ada yang positif, maka sebanyak 20-30 orang kontak dekat masing-masing dari mereka juga akan dilacak.

Baca juga: Kemenkes Perkirakan Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1,7 Juta Akhir 2021

Nadia menegaskan, tracing yang lebih masif ini akan fokus dilakukan di 98 kabupaten/kota penyelenggara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

Penentuan 98 daerah ini menurut Nadia berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahu 2021.

Pemerintah berharap, percepatan pelacakan kontak akan lebih banyak mendeteksi kasus-kasus positif Covid-19. Terutama, kasus positif tanpa gejala.

"Sehingga bisa segera ditangani, baik dengan isolasi mandiri atau lainnya. Kemudian bisa memutus rantai penularan di masyarakat hingga keluarga," tegas Nadia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

Nasional
Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Ryamizard Sebut Ada Ancaman Kedaulatan jika Slot Orbit 123 Tak Diselamatkan

Nasional
Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Mantan Menhan Ryamizard Sebut Ada Perintah Presiden Selamatkan Slot Orbit 123

Nasional
Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Keluhan Munarman Kehilangan Mata Pencarian hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Nasional
Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.