Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Soal Subsidi Pupuk Akan Dikurangi, Begini Tanggapan Wakil Ketua DPR

Kompas.com - 10/02/2021, 11:04 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menjawab isu subsidi pupuk yang akan dikurangi. Menurutnya, persoalan pertanian selama ini tidak hanya terfokus pada soal pupuk, tapi juga produktivitas petani dan lahan.

Sebab, katanya, banyak lahan di daerah yang tidak lagi bisa menghasilkan padi atau jagung lebih baik karena penggunaan pupuk yang terlalu banyak, sehingga harus direvitalisasi.

Oleh karena itu, dia pun meminta persoalan tersebut harus dikaji lebih mendalam. Pasalnya persoalan pertanian tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian saja.

“Diperlukan kolaborasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengingat persoalan industri pupuk berada di bawah Kementerian BUMN,” ujar Gobel dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Dia mengatakan itu usai mengikuti Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi IV, Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi XI DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Menteri Keuangan, di Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Komisi V DPR RI Akan Undang Menhub Diskusi soal Usia Pesawat dan Tarif Murah Penerbangan

Lebih lanjut, Rachmat mengatakan bahwa kajian pengurangan subsidi pupuk juga perlu melibatkan Kementerian Keuangan. Sebab, hal ini menyangkut persoalan fiskal keuangan dan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk.

“Juga, dengan Kementerian ESDM yang menyangkut suplai gas dalam produksi pupuk,” katanya.

Untuk itu, kata Rachmat, menyelesaikan masalah pupuk subsidi bukan hanya penanganan pupuk subsidinya saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian secara komprehensif.

“Itu yang harus kita pikirkan ke arah sana untuk mewujudkan ketahanan pangan,” tegas Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut.

Rachmat mengatakan, meski merekomendasikan adanya kajian dan persiapan mendalam terkait rencana pengurangan subsidi pupuk, tapi hal ini bukan untuk menghapuskan subsidi pupuk untuk petani.

Baca juga: DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, Tidak Ada Pengesahan Prolegnas

“Memang, kalau sebetulnya saya melihat apakah mungkin kita buat secara terencana agar subsidi pupuk itu pelan-pelan dikurangi bukan dihapuskan. Tentu, ini memerlukan suatu kajian tentunya dan juga kesiapan,” sebutnya.

Lewat Pertemuan Konsultasi ini, DPR bersama pemerintah berharap dapat menyelesaikan masalah subsidi pupuk yang telah berlarut-larut berlangsung ini.

Dengan begitu, tidak ada lagi petani yang tidak dapat pupuk bersubsidi secara merata sehingga menyebabkan jatuhnya harga komoditas pertanian, terlebih di masa pandemi.

“Ini yang coba saya lakukan dengan diskusi ini dan kita mengupayakan bagaimana agar bisa memecahkan persoalan ini. Supaya, di masa pemerintahan ini masalah klasik tentang pupuk ini bisa kita pecahkan,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Rachmat, masalah pangan sudah menyangkut permasalahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sendiri.

Baca juga: Revisi UU Pemilu Dinilai Perkuat Kualitas Demokrasi, Wakil Ketua DPR Korpolkam Beberkan Alasannya

Perlu diketahui, data dari Kementerian Keuangan menyebut, anggaran subsidi pupuk konsisten naik sejak 2014 hingga 2019.

Pada 2014, pemerintah mengalokasikan Rp 21,04 triliun. Hingga 2019, anggarannya telah naik menjadi Rp 34,3 triliun.

Dengan begitu, dalam kurun waktu lima tahun tersebut, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk subsidi pupuk sekitar Rp 175 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com