Survei: TNI Institusi Paling Dipercayai Publik, Kalahkan Presiden hingga Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan lembaga survei Indikator Politik Indonesia menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai institusi paling dipercayai publik dengan persentase mencapai 89,9 persen.

Tingginya kepercayaan publik terhadap TNI sampai-sampai mengalahkan institusi Presiden yang meraup 82 persen

Temuan ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 1-3 Februari 2021 dengan menggunakan metode simple random sampling.

Adapun responden sebanyak 1.200. Survei ini dilakukan dengan menggunakan kontak telpon.

Baca juga: Survei IPI: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Terendah sejak 2016

Dari keseluruhan responden, temuan ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Temuan ini telah dipublikasikan Indikator Politik Indonesia pada Senin (8/2/2021).

Berikut urutan institusi paling dipercayai publik:

1. TNI: 89,9 persen

2. Presiden: 82 persen

3. Gubernur: 80 persen

4. KPK 73,2 persen

5. Polri: 74,4 persen

6. Kejaksaan: 71,3 persen

7. DPD: 55,7 persen

8. DPR: 52,6 persen

9. Partai Politik: 47,8 persen

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Responden Enggan Pilkada 2022 dan 2023 Ditunda

Dalam survei yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi juga menyebut kepuasaan publik terhadap Presiden Joko Widodo menurun.

Menurut Burhanuddin, penurunan angka kepuasan publik berada di titik paling rendah sejak 2016.

"Ini titik terendah tingkat kepuasan pada Pak Jokowi, bahkan sejak Juni 2016," ujar Burhanuddin, dalam diskusi daring yang digelar IPI, Senin (8/2/2021).

Burhanuddin menuturkan, persentase kepuasan publik turun jika dibandingkan pada September 2020 lalu yang mencapai 68,9 persen.

Baca juga: Survei LSI: 58.3 Responden Menilai Terjadi Penigkatan Korupsi dalam 2 Tahun Terakhir

Penurunan tersebut menurut Burhanuddin tidak signifikan, namun menjadi alarm untuk Presiden Jokowi.

"Tren ini kalau tidak diantisipasi oleh Presiden bisa alarming (mengganggu), karena sebagian pendukung loyalnya sudah bergeser," papar Burhanuddin.

Kemudian, survei IPI juga menunjukkan angka ketidakpuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo meningkat dalam setahun terakhir.

Survei IPI pada Februari 2020 hingga Februari 2021, angka ketidakpuasan pada Presiden Jokowi naik dari 28 persen menjadi 35,6 persen.

"Orang puas dan tidak puas ditentukan oleh pilihan di 2019. Pendukung Pak Jokowi cenderung puas pada kinerja presiden, pendukung Prabowo cenderung tidak puas. Meskipun Pak Prabowo sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintah," tuturnya.