Eks Wasekjen Demokrat Sebut Kepemimpinan AHY Sarat Pencitraan dan “Playing Victim”

Kompas.com - 10/02/2021, 00:54 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan usai memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. ANTARAFOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan usai memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com – Eks Wasekjen Partai Demokrat Muhammad Darmizal menilai kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sarat dengan pencitraan dan cenderung playing victim.

Oleh karena itu, ia menilai wajar jika sebagian kader Demokrat merasa gerah dan menggulirkan isu kongres luar biasa (KLB) untuk menggeser AHY dari kursi ketua umum.

"Playing victim dan pencitraan berlebihan adalah gaya pengurus baru yang lupa akan sejarah partai," kata Darmizal, sebagaimana dikutip Tribunnews.com, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Demokrat Sebut Kader yang Terlibat Gerakan Kudeta Partai Masih Diproses

Ia juga menyoroti banyaknya kader yang instan dan langsung bergabung ke Demokrat tanpa merasakan susahnya membangun partai.

Ia merasa khawatir jika kepengurusan saat ini bertahan maka perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2024 akan semakin menurun dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Darmizal menyatakan, pada Pemilu 2004, perolehan suara Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Subur Budhisantoso sebesar 7,3 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada Pemilu 2009, kala dipimpin Hadi Utomo, perolehan suara Demokrat sebesar 20,7 persen.

Namun, saat Pemilu tahun 2014, suara Demokrat di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun menjadi 11 persen.

Baca juga: Demokrat Sebut Pertemuan Moeldoko dan Kader Beda dengan Ngopi-ngopi bersama Luhut

Kemudian, pada Pemilu 2019 saat kepemimpinan masih dipegang SBY, perolehan suara Demokrat tersisa hanya sekitar 7 persen.

Ia mengatakan, fenomena itu membuat para senior yang sudah sejak awal membesarkan partai di pusat dan di daerah khawatir akan masa depan Demokrat pada Pemilu 2024.

"Jika caranya seperti ini maka tahun 2024 bisa menjadi pemilu terakhir yang diikuti Partai Demokrat," kata dia.

Oleh sebab itu, Darmizal merespons baik isu KLB yang hendak digulirkan untuk mengganti kepemimpinan AHY. Menurut dia, pemilihan pemimpin yang baru akan memperkuat Demokrat pada Pemilu 2024.

"Kami hanya ingin melihat partai Demokrat kembali meraih suara gemilang pada Pemilu 2024 nanti," kata dia.

Baca juga: Memaknai Unggahan Ngopi Moeldoko, Sindirian untuk Demokrat?

Adapun sebelumnya AHY menuding ada pihak yang hendak melengserkannya dengan menggulirkan isu KLB.

Beberapa pihak yang diduga terlibat ialah para mantan pengurus Demokrat yakni Darmizal, Marzuki Alie, Muhammad Nasaruddin, dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Selain itu, AHY juga menyatakan, ada pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan yang terlibat dalam upaya pelengserannya dengan menggulirkan isu KLB. Pejabat yang dimaksud ialah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Nasional
Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Nasional
Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Nasional
Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Nasional
Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.