Kompas.com - 09/02/2021, 19:28 WIB
Pimpinan KPK Nurul Ghufron menyampaikan keterangan pers tentang penahanan mantan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7/2020). KPK menahan 11 orang tersangka yang merupakan mantan anggota DPRD Sumut yaitu Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Megalia Agustina, Ida Budiningsi, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Layani Sinukaban, Jamaluddin Hasibuan dan Irwansyah Damanik terkait kasus suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPimpinan KPK Nurul Ghufron menyampaikan keterangan pers tentang penahanan mantan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7/2020). KPK menahan 11 orang tersangka yang merupakan mantan anggota DPRD Sumut yaitu Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Megalia Agustina, Ida Budiningsi, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Layani Sinukaban, Jamaluddin Hasibuan dan Irwansyah Damanik terkait kasus suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji bakal mendalami sosok King Maker dalam pusaran kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Wakil ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, akan mendalami perkara tersebut, setelah salah satu terdakwa dalam kasus ini, Pinangki Sirna Malasari, telah terbukti bersalah dan dihukum 10 tahun penjara.

"Kami akan mendalami dulu karena kami tidak menangani perkara itu. Itu semua yang terungkap di persidangan untuk perkaranya Pinangki," kata Ghufron dikutip dari Tribunnews, Selasa (9/2/2021).

Ghufron mengatakan, KPK terbuka untuk menelusuri lebih dalam perkara ini jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi (TPK) lainnya.

"Kalau ada dugaan-dugaan TPK lain yang belum diungkapkan tentu kami sangat terbuka,” kata Ghufron.

“Tapi, tentu kami akan menunggu dari hasil putusan dulu sejauh mana kemungkinan itu," ucap dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Majelis Hakim: Terbukti Benar Adanya Sosok King Maker

Lebih lanjut, Ghufron menyatakan, selama memiliki dua alat bukti yang cukup, KPK akan mencari tahu sosok King Maker terkait kasus tersebut.

"Memungkinkan begitu, sepanjang kemudian ada alat bukti yang mendukung," kata dia.

Untuk diketahui, keberadaan sosok King Maker ini sebelumnya dinilai majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) Jakarta benar adanya.

King Maker diduga memiliki keterkaitan dengan action plan untuk pengurusan fatwa MA. Namun, pengadilan tidak mampu mengungkap sosok tersebut.

Dalam sidang vonis Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Senin (8/2/2021) malam, keberadaan King Maker terbukti berdasarkan bukti elektronik berupa komunikasi percakapan WhatsApp yang isinya telah dibenarkan oleh Pinangki, saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, serta saksi Rahmat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Nasional
Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Nasional
Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
5 Minggu Pasca Libur Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

5 Minggu Pasca Libur Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

Nasional
IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Nasional
MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Nasional
Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Nasional
Wapres Minta Pemda Tingkatkan Tracing hingga 10-30 Orang Per Kasus

Wapres Minta Pemda Tingkatkan Tracing hingga 10-30 Orang Per Kasus

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik

Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik

Nasional
Soal Penerapan 5M, Mendagri: Kita Tidak Boleh Lelah, Harus Kuat

Soal Penerapan 5M, Mendagri: Kita Tidak Boleh Lelah, Harus Kuat

Nasional
Pusako: Pemangkasan Vonis Pinangki Melukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pusako: Pemangkasan Vonis Pinangki Melukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Varian Corona Delta Mendominasi, Kemenkes Minta Pemda Lebih Masif Lakukan 3T

Varian Corona Delta Mendominasi, Kemenkes Minta Pemda Lebih Masif Lakukan 3T

Nasional
Vonis Bebas Koruptor dan Obral Diskon Masa Hukuman hingga 60 Persen...

Vonis Bebas Koruptor dan Obral Diskon Masa Hukuman hingga 60 Persen...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X