Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Kader yang Terlibat Gerakan Kudeta Partai Masih Diproses

Kompas.com - 09/02/2021, 18:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, para kader yang diduga terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) hingga kini masih diproses Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.

Menurut dia, partainya akan menghormati berbagai proses yang ada di Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.

"Mekanisme internal ini kami lakukan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui, dan kami akan melalui semuanya karena kami taat asas dan penuh dengan kehati-hatian," kata Herzaky dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (9/2/2021).

Ia melanjutkan, keterlibatan pihak eksternal dalam GPKPD terus mengerucut kepada salah satu pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional dekat dengan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Demokrat Sebut Pertemuan Moeldoko dan Kader Beda dengan Ngopi-ngopi bersama Luhut

Selain itu, mantan kader Demokrat yang dulu dipecat karena kasus korupsi juga masih terus diperiksa oleh Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.

Namun, Herzaky tak menyebut nama-nama yang dimaksud sebagai pejabat penting pemerintahan dan mantan kader tersebut.

Herzaky menambahkan, Demokrat hingga kini juga terus mendalami gerak-gerik pihak eksternal.

Ia pun tak memungkiri jika suatu saat dalam proses penyelidikan, pelaku dari eksternal justru bertambah.

"Kami juga masih mendalami terus gerak-gerik pihak eksternal, termasuk kemungkinan bertambahnya pelaku dari pihak eksternal. Sementara, semua masih dalam proses penyelidikan. Belum bisa kami informasikan dulu kepada publik," ujarnya.

Sebelumnya, Herzaky Mahendra Putra mengaku, pihaknya hingga kini belum menyebut nama-nama kader yang diduga terlibat kudeta kekuasaan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selain Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Baca juga: Memaknai Unggahan Ngopi Moeldoko, Sindirian untuk Demokrat?

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa sudah ada tindak lanjut dari partai atas gerakan tersebut melalui Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.

"Untuk kader kami yang terlibat, secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD/ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini," kata Herzaky dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Sehingga, lanjut dia, segala sesuatu yang dilakukan gerakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan bahwa pada saatnya nanti nama-nama itu akan diungkap ke publik. Sehingga, ia meminta agar semua pihak menunggu Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai bekerja.

"Biarkan Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai kami menuntaskan pekerjaannya dulu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com