Pemerintah Klaim Kasus Covid-19 Melandai Selama PPKM, Ini Faktanya…

Kompas.com - 09/02/2021, 15:35 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Airlangga mengatakan setelah pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia terkoreksi 5,32 persen, dibutuhkan belanja minimal Rp800 triliun perkuartal ke berbagai sektor untuk mempersempit ruang pertumbuhan negatif. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Airlangga mengatakan setelah pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia terkoreksi 5,32 persen, dibutuhkan belanja minimal Rp800 triliun perkuartal ke berbagai sektor untuk mempersempit ruang pertumbuhan negatif. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mengklaim sejumlah indikator penanganan Covid-19 menurun selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid pertama dan kedua yang berlangsung pada 11 Januari hingga 8 Februari.

Klaim itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan berdasarkan evaluasi kebijakan PPKM tahap pertama dan kedua, sudah terlihat bahwa angka kasus Covid-19 di sejumlah provinsi mulai landai.

Baca juga: Epidemiolog: PPKM Mikro Perlonggar Pembatasan, Orientasinya Bisnis, Harusnya Tak Diikuti Pemprov DKI

"Di DKI Jakarta sudah mulai flat, kemudian yang masih ada kenaikan di Jawa Barat dan Bali. Sedangkan Jawa Tengah, DIY, Banten dan Jatim menurun," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual pada Senin (8/2/2021).

Airlangga menuturkan, dilihat dari bed occupancy rate atau tingkat keterisian rumah sakit, secara nasional pun telah mengalami penurunan. Hal itu dihitung dari ambang batas keterisian rumah sakit sebesar 70 persen.

"Kita lihat di Jawa Tengah (BOR) sudah turun di 44 persen, Banten 68 persen, DKI 66 persen, Wisma Atlet 53,9 persen setelah sebelum PPKM mencapai 80 persen," ungkap Airlangga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Selanjutnya di Jawa Barat keterisian rumah sakit turun ke 61 persen, DIY juga turun hingga 61 persen dan Bali menurun ke 60 persen," lanjutnya.

Lalu, kata Airlangga berdasarkan evaluasi mobilitas masyarakat secara nasional yang dipantau dari Google Mobility sejumlah sektor juga mengalami penurunan mobilitas masyarakat.

Baca juga: INFOGRAFIK: Aturan PPKM Mikro

Klaim penurunan kasus Covid-19 dan tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 pun dijadikan alasan pemerintah melonggarkan sejumlah aturan dalam pelaksanaan PPKM mikro.

Pelonggaran aturan tersebut diberikan kepada jam buka pusat perbelanjaan dari sebelumnya pukul 20.00 menjadi 21.00 dan kapasitas restoran yang sebelumnya 25 persen menjadi 50 persen.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Menurut Hikmahanto, Ini Tiga Alasan China Protes soal Pengeboran di Natuna Utara

Nasional
Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Jokowi: Saya Titip ke Kapolri, Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi Diganti

Nasional
UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

Nasional
Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Nasional
Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Nasional
UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

Nasional
Buka Rapimnas Kadin, Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Hijau

Buka Rapimnas Kadin, Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Hijau

Nasional
Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Nasional
Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.