Jokowi Pastikan Pajak Insan Pers Ditanggung Pemerintah hingga Juni 2021

Kompas.com - 09/02/2021, 13:07 WIB
Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dies natalis UI ke-71 DOK.Universitas IndonesiaPresiden Jokowi saat memberikan sambutan dies natalis UI ke-71

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pajak penghasilan (PPh) untuk insan pers akan ditanggung pemerintah hingga Juni 2021.

Hal ini dilakukan sebagai upaya negara dalam meringankan beban industri media pada masa pandemi Covid-19.

Menurut Jokowi, pajak bagi awak media masuk ke daftar pajak yang dibayarkan oleh pemerintah.

"Artinya, pajak dibayar oleh pemerintah. Ini berlaku hingga Juni 2021. Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan," ujar Jokowi dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/2/2021).

Selain itu, pemerintah juga mengurangi PPh badan usaha untuk membantu industri media.

Baca juga: Jokowi: Terima Kasih Seluruh Insan Pers, Bantu Edukasi di Tengah Pandemi

Bantuan lainnya adalah pembebasan PPh untuk dua jenis impor dan percepatan restitusi serta insentif yang juga berlaku hingga Juni 2021.

"Selain itu, ada pula kebijakan pembebasan abonemen listrik bagi badan usaha media," ungkap Jokowi.

Menurut Jokowi, sejumlah keringanan dan bantuan untuk industri media memang jumlahnya tidak seberapa.

Namun, Jokowi mengingatkan bahwa saat ini negara memiliki beban fiskal yang berat.

"Perlu saya sampaikan beban fiskal pemerintah berada pada posisi yang sangat berat. Untuk menangani kesehatan masyarakat dan juga berat untuk menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta alami perlambatan yang signifikan," tambah Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

Nasional
UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

Nasional
Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Nasional
UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

Nasional
Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Nasional
RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X