Jokowi Pastikan Pajak Insan Pers Ditanggung Pemerintah hingga Juni 2021

Kompas.com - 09/02/2021, 13:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pajak penghasilan (PPh) untuk insan pers akan ditanggung pemerintah hingga Juni 2021.

Hal ini dilakukan sebagai upaya negara dalam meringankan beban industri media pada masa pandemi Covid-19.

Menurut Jokowi, pajak bagi awak media masuk ke daftar pajak yang dibayarkan oleh pemerintah.

"Artinya, pajak dibayar oleh pemerintah. Ini berlaku hingga Juni 2021. Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan," ujar Jokowi dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/2/2021).

Selain itu, pemerintah juga mengurangi PPh badan usaha untuk membantu industri media.

Baca juga: Jokowi: Terima Kasih Seluruh Insan Pers, Bantu Edukasi di Tengah Pandemi

Bantuan lainnya adalah pembebasan PPh untuk dua jenis impor dan percepatan restitusi serta insentif yang juga berlaku hingga Juni 2021.

"Selain itu, ada pula kebijakan pembebasan abonemen listrik bagi badan usaha media," ungkap Jokowi.

Menurut Jokowi, sejumlah keringanan dan bantuan untuk industri media memang jumlahnya tidak seberapa.

Namun, Jokowi mengingatkan bahwa saat ini negara memiliki beban fiskal yang berat.

"Perlu saya sampaikan beban fiskal pemerintah berada pada posisi yang sangat berat. Untuk menangani kesehatan masyarakat dan juga berat untuk menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta alami perlambatan yang signifikan," tambah Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Antisipasi Penyakit Cacar Monyet

Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Antisipasi Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Kuatnya Peran Kakak Terbit Rencana Perangin-angin Atur Proyek di Kabupaten Langkat

Kuatnya Peran Kakak Terbit Rencana Perangin-angin Atur Proyek di Kabupaten Langkat

Nasional
Gus Yahya Bantah Isu Hubungan PBNU dan PKB Renggang

Gus Yahya Bantah Isu Hubungan PBNU dan PKB Renggang

Nasional
KPU Pertimbangkan Gunakan Kotak Suara Karton Kedap Air pada Pemilu 2024

KPU Pertimbangkan Gunakan Kotak Suara Karton Kedap Air pada Pemilu 2024

Nasional
Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

Nasional
Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Nasional
Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatnya di Mana?

Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatnya di Mana?

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran, dan Kafe 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran, dan Kafe 60-100 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.