Rapat dengan Menkes, Anggota DPR Pertanyakan soal Jamu Tradisional yang Belum Dianggarkan

Kompas.com - 09/02/2021, 12:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Fadholi mempertanyakan soal pemanfaatan jamu tradisional yang tidak masuk dalam anggaran penanganan pandemi Covid-19 pada 2021.

Pertanyaan tersebut ia sampaikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja Komisi IX, Selasa (9/2/2021).

"Penanganan Covid-19 yang kaitannya dengan jamu tradisional. Ini bapak belum menganggarkan. Bahkan itu kan selama ini sudah kami minta. Ini perlu ada satu alokasi anggaran untuk itu," kata Fadholi.

Baca juga: Di Hadapan Menkes, Anggota DPR Ungkap Ada Nakes yang Belum Terima Insentif

Menurutnya, hingga saat ini jamu tradisional yang digadang-gadang pemerintah sebagai salah satu upaya penanganan pandemi, justru tidak pernah dibahas secara khusus.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pembahasan mengenai jamu tradisional dapat dilakukan terkait penanganan pandemi.

Namun, ia menyadari bahwa ada persoalan, yaitu pada sektor mana yang dimungkinkan untuk dikurangi atau ditambah untuk menganggarkan jamu tradisional.

"Ini menjadi satu hal yang sangat penting karena selama ini sudah pernah kita bahas dan sektor jamu tradisional ini kan sampai sekarang belum ada satu perhatian yang khusus," ujarnya.

Baca juga: Menkes Sebut Lebih dari 100.000 Nakes Batal Disuntik Vaksin Covid-19, Ini Penyebabnya

Di samping itu, Fadholi juga mempertanyakan keberpihakan Menkes terkait penggunaan GeNose.

Pasalnya, ia belum melihat apakah Menkes telah menganggarkan penggunaan GeNose sebagai salah satu alat tes Covid-19.

"Kalau memang ini dianggap bagus dan memang bisa dilakukan dan ini diperlukan. Melalui Menteri Kesehatan, ini apakah tidak perlu dianggarkan untuk bisa menggunakan GeNose ini? Ini menjadi satu bagian," ucapnya.

Fadholi pun meminta jamu tradisional dan penggunaan GeNose dimasukkan dalam anggaran penanganan pandemi.

"Anggaran ini sudah dipagu Rp 134 triliun mungkin yang secara exercise pak Menteri yang lebih tahu mana yang bisa ditambah atau dikurangi," imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Nasional
Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Nasional
Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Nasional
'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

"Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

Nasional
Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Nasional
Semangat Kebangkitan Bersama

Semangat Kebangkitan Bersama

Nasional
Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.