Rapat dengan Menkes, Anggota DPR Pertanyakan soal Jamu Tradisional yang Belum Dianggarkan

Kompas.com - 09/02/2021, 12:41 WIB
Ilustrasi pembuatan jamu tradisional Shutterstock/Odua ImagesIlustrasi pembuatan jamu tradisional

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Fadholi mempertanyakan soal pemanfaatan jamu tradisional yang tidak masuk dalam anggaran penanganan pandemi Covid-19 pada 2021.

Pertanyaan tersebut ia sampaikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja Komisi IX, Selasa (9/2/2021).

"Penanganan Covid-19 yang kaitannya dengan jamu tradisional. Ini bapak belum menganggarkan. Bahkan itu kan selama ini sudah kami minta. Ini perlu ada satu alokasi anggaran untuk itu," kata Fadholi.

Baca juga: Di Hadapan Menkes, Anggota DPR Ungkap Ada Nakes yang Belum Terima Insentif

Menurutnya, hingga saat ini jamu tradisional yang digadang-gadang pemerintah sebagai salah satu upaya penanganan pandemi, justru tidak pernah dibahas secara khusus.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pembahasan mengenai jamu tradisional dapat dilakukan terkait penanganan pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, ia menyadari bahwa ada persoalan, yaitu pada sektor mana yang dimungkinkan untuk dikurangi atau ditambah untuk menganggarkan jamu tradisional.

"Ini menjadi satu hal yang sangat penting karena selama ini sudah pernah kita bahas dan sektor jamu tradisional ini kan sampai sekarang belum ada satu perhatian yang khusus," ujarnya.

Baca juga: Menkes Sebut Lebih dari 100.000 Nakes Batal Disuntik Vaksin Covid-19, Ini Penyebabnya

Di samping itu, Fadholi juga mempertanyakan keberpihakan Menkes terkait penggunaan GeNose.

Pasalnya, ia belum melihat apakah Menkes telah menganggarkan penggunaan GeNose sebagai salah satu alat tes Covid-19.

"Kalau memang ini dianggap bagus dan memang bisa dilakukan dan ini diperlukan. Melalui Menteri Kesehatan, ini apakah tidak perlu dianggarkan untuk bisa menggunakan GeNose ini? Ini menjadi satu bagian," ucapnya.

Fadholi pun meminta jamu tradisional dan penggunaan GeNose dimasukkan dalam anggaran penanganan pandemi.

"Anggaran ini sudah dipagu Rp 134 triliun mungkin yang secara exercise pak Menteri yang lebih tahu mana yang bisa ditambah atau dikurangi," imbuhnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Nasional
Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Nasional
Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Nasional
RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

Nasional
HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

HUT ke-73 BKN, Wapres Harap Wujudkan ASN Kompeten dan Profesional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X