Jawab Pertanyaan DPR soal Anggaran Tinggi, Ini Penjelasan Menkes

Kompas.com - 09/02/2021, 12:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjawab pertanyaan sebagian besar anggota Komisi IX DPR RI soal tingginya anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam hal penanganan pandemi tahun 2021.

Menurut Budi Gunadi, angka yang ada dalam anggaran dengan total Rp 134,46 triliun tersebut masih didiskusikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Memang kami sampaikan dahulu, agar Bapak, Ibu Dewan tidak seperti yang sebelumnya sudah mengetahui dari awal prosesnya seperti apa. Akibatnya, karena angka ini masih angka konsultasi, belum semuanya ada, belum semuanya lengkap," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Di Hadapan Menkes, Anggota DPR Ungkap Ada Nakes yang Belum Terima Insentif

Oleh karena itu, ia berharap agar anggota DPR dapat memahami bahwa angka dalam anggaran yang dibuat Kemenkes itu belum final.

Selain itu, Budi menjelaskan bahwa angka yang ada dalam anggaran merupakan angka seluruh penanganan pandemi dari sektor kesehatan.

"Jadi bisa jadi nanti dialokasikannya di Kementerian Sosial, bisa ditaruh di BNPB, bisa ditaruh juga mungkin di tempat-tempat lain di Pemerintah Daerah," ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, para anggota dewan dapat mengetahui terlebih dahulu sejak awal terkait proses pemutusan anggaran Kemenkes untuk menangani pandemi.

Baca juga: Menkes Sebut Lebih dari 100.000 Nakes Batal Disuntik Vaksin Covid-19, Ini Penyebabnya

Menurut dia, dengan disampaikan angka tersebut, para anggota dewan dapat mengetahui peta penanganan pandemi dari sektor kesehatan dari awal.

"Setidaknya, sejak awal bapak ibu sudah mengikuti petanya seperti apa, sehingga nanti dalam prosesnya kita sama-sama dari eksekutif dan legislatif pemahamannya sama," ujar Budi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono memperkirakan, kasus positif Covid-19 di Indonesia bisa mencapai 1,7 juta kasus hingga akhir 2021.

Dante mengandaikan, apabila digambarkan ada 1,7 juta kasus hingga akhir 2021, maka total tambahan anggaran Kemenkes sebesar Rp 134,46 triliun.

"Itu dialokasikan menjadi dua hal besar yaitu berkaitan dengan pencegahan dan perawatan. Secara distribusi, pencegahan dan perawatan tersebut kita alokasikan ke tiga bagian besar yaitu anggaran diagnostik 2021, anggaran vaksin 2021, dan anggaran terapeustik 2021," jelasnya saat mewakili Menkes Budi Gunadi yang tak bisa hadir dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Wamenkes: Presiden Berpesan Serapan Anggaran Harus Dipercepat

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imparsial Minta Penunjukkan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Ulang

Imparsial Minta Penunjukkan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Ulang

Nasional
BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

Nasional
KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

Nasional
Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

Nasional
Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

Nasional
Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

Nasional
Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

Nasional
Vonis 3 Terdakwa Kasus Asabri Disunat, Ada yang Diberi 'Diskon' 5 Tahun Penjara

Vonis 3 Terdakwa Kasus Asabri Disunat, Ada yang Diberi "Diskon" 5 Tahun Penjara

Nasional
Prototipe Radar Surveillance Pussenarhanud, Mampu Deteksi Pesawat Tanpa Awak dari Jarak 100 Km

Prototipe Radar Surveillance Pussenarhanud, Mampu Deteksi Pesawat Tanpa Awak dari Jarak 100 Km

Nasional
Ketua MK Nikahi Adik Presiden Jokowi Hari Ini, Tenaga Ahli KSP: Mari Berprasangka Baik

Ketua MK Nikahi Adik Presiden Jokowi Hari Ini, Tenaga Ahli KSP: Mari Berprasangka Baik

Nasional
Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

Nasional
Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

Nasional
Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Nasional
Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Nasional
Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.