Kompas.com - 09/02/2021, 07:36 WIB
Jubir Covid-19 Raisa Broto Asmoro saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta yang tayang melalui Youtube dalam akun Sekretariat Presiden, Senin (12/10/2020). Dok. Youtube/Sekretariat PresidenJubir Covid-19 Raisa Broto Asmoro saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta yang tayang melalui Youtube dalam akun Sekretariat Presiden, Senin (12/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengingatkan masyarakat untuk menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks terkait pandemi virus corona.

Ia mengatakan, membaca berita hoaks bisa menyebabkan stres yang berpengaruh pada imunitas tubuh.

"Sama dengan pentingnya dengan menjaga kesehatan badan, hindari stres, apalagi karena berita bohong atau hoaks yang banyak beredar," kata Reisa melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/2/2021).

Baca juga: [HOAKS] Vaksin Covid-19 Sebabkan Lamban Berpikir dan Susah Menghapal

Reisa menyebutkan, informasi resmi dari pemerintah terkait pandemi Covid-19 disampaikan melalui laman covid19.go.id dan kemkes.go.id, atau melalui media sosial @lawancovid19_id.

Untuk menghindari hoaks terkait ketersediaan tempat tidur di rumah sakit misalnya, masyarakat disarankan mengunduh aplikasi Siranap atau Sistem Informasi Rawat Inap rumah sakit yang disediakan Kementerian Kesehatan.

Aplikasi ini menyediakan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit secara real time. Untuk mendapatkannya, masyarakat dapat mengunduh melalui PlayStore atau laman Kemenkes.

"Bagikan info ini ke orang-orang yang membutuhkan ruang perawatan, terutama pasien Covid-19. Langsung ke sumber informasi resmi yang disediakan, jangan sampai percaya kabar yang tidak terverifikasi," ujar Reisa.

Baca juga: [HOAKS] Jakarta Lockdown Akhir Pekan Depan pada 12-15 Februari 2021

Apabila mendapatkan informasi terkait vaksinasi Covid-19 yang terlalu bombastis, Reisa menyarankan masyarakat untuk segera mengecek kebenarannya melalui http://s.id/infovaksin.

Jika informasi tersebut terbukti hoaks, masyarakat diminta untuk menghentikan penyebarannya dan menghapus info tersebut.

Reisa mengingatkan, menyebarkan berita hoaks tidak hanya bisa dikenai hukuman pidana, tetapi juga membahayakan nyawa orang lain.

"Ingat, menyebarkan hoaks dapat dipidana dan dapat menyebabkan orang jadi stres sampai membahayakan nyawa mereka," kata Reisa.

"Lindungi diri kita dari penyakit dan berita bohong, yakinkan aman dari risiko penyakit dan hoaks dan imun kita meningkat," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Nasional
Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X