Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 yang Masih Tinggi dan Kecepatan Vaksinasi Kita

Kompas.com - 09/02/2021, 06:57 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

"60-80 ribu orang divaksin dalam satu hari dan terus ditingkatkan," jelas Nadia.

Baca juga: JK Dorong Pemerintah Tingkatkan Vaksinasi hingga 1 Juta Orang per Hari

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, capaian yang sudah dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sejauh ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk mempercepat vaksinasi.

"Capain yang ada sampai saat ini terus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk terus mengupayakan usaha yang lebih intensif, khususnya percepatan target vaksinasi Covid-19," ujar Wiku ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (8/2/2021).

Vaksinasi tidak berdiri sendiri

Di samping itu, Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, hasil riset Bloomberg itu harus menjadi masukan agar pemerintah mempercepat program vaksinasi.

Akan tetapi, ia mengingatkan, vaksinasi tidak serta merta membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas.

Sebab, setelah vaksinasi dilakukan, ada beberapa aspek yang akan diukur yaitu berapa lama vaksin mencegah transmisi virus dan antibodi yang ditimbulkan.

"Itu sebabnya vaksinasi ini tidak bisa berdiri sendiri, harus kita perkuat strategi public health nya 3T dan 5M nya itu dengan penguatan di strategi pengetatan PSBB apa pun yang disepakati," ujar Dicky saat dihubungi, Senin (8/2/2021).

Baca juga: RSCM Lakukan Vaksinasi Covid-19 kepada 15 Dokter Berusia di Atas 60 Tahun

Menurut Dicky, pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin untuk mendukung percepatan proses vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh bergantung pada satu jenis vaksin saja. Oleh karenanya, ia meminta proses pembuatan vaksin Merah Putih terus dilanjutkan.

"Vaksin merah putih itu tidak boleh kendor, kita akan perlu karena ini (Covid-19) bisa cukup lama, kita tidak bisa bergantung pada impor," ucapnya.

Lebih lanjut, Dicky memperkirakan, vaksinasi bisa rampung dan pandemi Covid-19 berakhir sekitar tiga sampai empat tahun.

"Dari saya sendiri sejak awal memperkirakan ya 3-4 tahun kita perlu waktu untuk menyelesaikan program vaksinasi. Dan dari situasi dan analisa ya setidaknya pandemi akan paling lama empat tahunan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com