Dinamika Revisi UU Pemilu: Nasdem dan Golkar Berubah Sikap, Demokrat dan PKS Tetap Mendukung

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinamika politik terkait revisi Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memasuki babak baru setelah Partai Golkar dan Partai Nasdem mengubah sikapnya.

Partai Golkar dan Partai Nasdem yang sebelumnya mendukung revisi UU supaya pelaksanaan pemilu dan pilkada digelar dalam tahun berbeda kini berbalik arah.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menginstruksikan agar Fraksi Partai Nasdem di DPR tidak melanjutkan revisi UU Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak di 2024.

Paloh menilai soliditas partai politik dalam koalisi pemerintahan perlu dijaga untuk bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian.

Baca juga: Pengamat Duga Ada Insentif dari Jokowi kepada Partai yang Tolak Revisi UU Pemilu Dilanjutkan

"Cita-cita dan tugas Nasdem, adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," kata Paloh dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Alasan senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin saat ditanya penyebab perubahan sikap Partai Golkar.

Menurut Nurul, situasi pandemi Covid-19 belum memungkinkan untuk menggelar pilkada pada 2022 dan 2023 sebagaimana diatur dalam draf RUU Pemilu.

"Kami mendukung Pemerintah untuk fokus pada penanganan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi," ujar Nurul, Senin (8/2/2021).

Seperti diketahui, salah satu poin perubahan dari revisi UU Pemilu adalah normalisasi jadwal pelaksanaan pilkada dari tahun 2024 menjadi tahun 2022 dan 2023.

Baca juga: Ini Alasan Golkar dan Nasdem Akhirnya Dukung Pemerintah yang Tolak Revisi UU Pemilu

Perubahan sikap Partai Nasdem dan Partai Golkar itu memperpanjang daftar partai politik yang menolak perubahan UU Pemilu.

PDI-P, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP sebelumnya telah menyatakan menolak revisi UU Pemilu dan setuju agar pilkada dan pemilu dilaksanakan pada 2024.

Sikap Demokrat dan PKS

Kendati Partai Nasdem dan Partai Golkar berubah sikap, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera masih dalam posisinya mendukung revisi UU Pemilu.

"Sampai dengan saat ini, kami tetap pada pendirian mendukung revisi UU Pemilu," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II Usulkan Jokowi Terbitkan Perppu jika UU Pemilu Tidak Direvisi

Herzaky mengatakan, Pemerintah dan partai politik semestinya belajar dari pengalaman Pemilu tahun 2019 yang digelar serentak antara pemilihan presiden dan legislatifnya.