Dinamika Revisi UU Pemilu: Nasdem dan Golkar Berubah Sikap, Demokrat dan PKS Tetap Mendukung

Kompas.com - 09/02/2021, 06:12 WIB
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinamika politik terkait revisi Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memasuki babak baru setelah Partai Golkar dan Partai Nasdem mengubah sikapnya.

Partai Golkar dan Partai Nasdem yang sebelumnya mendukung revisi UU supaya pelaksanaan pemilu dan pilkada digelar dalam tahun berbeda kini berbalik arah.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menginstruksikan agar Fraksi Partai Nasdem di DPR tidak melanjutkan revisi UU Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak di 2024.

Paloh menilai soliditas partai politik dalam koalisi pemerintahan perlu dijaga untuk bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian.

Baca juga: Pengamat Duga Ada Insentif dari Jokowi kepada Partai yang Tolak Revisi UU Pemilu Dilanjutkan

"Cita-cita dan tugas Nasdem, adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," kata Paloh dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Alasan senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin saat ditanya penyebab perubahan sikap Partai Golkar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Nurul, situasi pandemi Covid-19 belum memungkinkan untuk menggelar pilkada pada 2022 dan 2023 sebagaimana diatur dalam draf RUU Pemilu.

"Kami mendukung Pemerintah untuk fokus pada penanganan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi," ujar Nurul, Senin (8/2/2021).

Seperti diketahui, salah satu poin perubahan dari revisi UU Pemilu adalah normalisasi jadwal pelaksanaan pilkada dari tahun 2024 menjadi tahun 2022 dan 2023.

Baca juga: Ini Alasan Golkar dan Nasdem Akhirnya Dukung Pemerintah yang Tolak Revisi UU Pemilu

Perubahan sikap Partai Nasdem dan Partai Golkar itu memperpanjang daftar partai politik yang menolak perubahan UU Pemilu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Menkes Usahakan Obat Molnupiravir Tiba Akhir Tahun

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Menkes Usahakan Obat Molnupiravir Tiba Akhir Tahun

Nasional
Luhut Ungkap Temuan Terkait Penerapan Prokes yang Melemah di Sejumlah Daerah

Luhut Ungkap Temuan Terkait Penerapan Prokes yang Melemah di Sejumlah Daerah

Nasional
Pelaku Peretasan Situs Milik BSSN Diduga 'Hacker' dari Brasil

Pelaku Peretasan Situs Milik BSSN Diduga "Hacker" dari Brasil

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Publik sampai Masyarakat Umum

UPDATE 25 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Publik sampai Masyarakat Umum

Nasional
BSSN: Situs yang Diretas Berisi Data 'Repositori Malware'

BSSN: Situs yang Diretas Berisi Data "Repositori Malware"

Nasional
Azis Mengaku Tak Pernah Kirim Orang untuk Sampaikan Pesan ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Azis Mengaku Tak Pernah Kirim Orang untuk Sampaikan Pesan ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Nasional
Hampir 20 Juta Orang di Jawa-Bali Diprediksi Akan Lakukan Perjalanan saat Libur Nataru

Hampir 20 Juta Orang di Jawa-Bali Diprediksi Akan Lakukan Perjalanan saat Libur Nataru

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, PT INKA: Masinis Terlalu Cepat Berpindah jalur

Tabrakan LRT Jabodetabek, PT INKA: Masinis Terlalu Cepat Berpindah jalur

Nasional
Wajib PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Ramai Dikritik, Luhut: Ini untuk Imbangi Relaksasi Aktivitas

Wajib PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Ramai Dikritik, Luhut: Ini untuk Imbangi Relaksasi Aktivitas

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 3.736 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 3.736 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai 10 Hari Penutupan PON

Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai 10 Hari Penutupan PON

Nasional
Polri: Korban Pinjol Ilegal Bisa Lapor ke Satgas melalui Whatsapp

Polri: Korban Pinjol Ilegal Bisa Lapor ke Satgas melalui Whatsapp

Nasional
Seorang Masinis Terluka dalam Tabrakan LRT Jabodetabek, Sudah Dibawa ke RS

Seorang Masinis Terluka dalam Tabrakan LRT Jabodetabek, Sudah Dibawa ke RS

Nasional
Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Nasional
Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.