Kompas.com - 09/02/2021, 06:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinamika politik terkait revisi Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memasuki babak baru setelah Partai Golkar dan Partai Nasdem mengubah sikapnya.

Partai Golkar dan Partai Nasdem yang sebelumnya mendukung revisi UU supaya pelaksanaan pemilu dan pilkada digelar dalam tahun berbeda kini berbalik arah.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menginstruksikan agar Fraksi Partai Nasdem di DPR tidak melanjutkan revisi UU Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak di 2024.

Paloh menilai soliditas partai politik dalam koalisi pemerintahan perlu dijaga untuk bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian.

Baca juga: Pengamat Duga Ada Insentif dari Jokowi kepada Partai yang Tolak Revisi UU Pemilu Dilanjutkan

"Cita-cita dan tugas Nasdem, adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," kata Paloh dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Alasan senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin saat ditanya penyebab perubahan sikap Partai Golkar.

Menurut Nurul, situasi pandemi Covid-19 belum memungkinkan untuk menggelar pilkada pada 2022 dan 2023 sebagaimana diatur dalam draf RUU Pemilu.

"Kami mendukung Pemerintah untuk fokus pada penanganan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi," ujar Nurul, Senin (8/2/2021).

Seperti diketahui, salah satu poin perubahan dari revisi UU Pemilu adalah normalisasi jadwal pelaksanaan pilkada dari tahun 2024 menjadi tahun 2022 dan 2023.

Baca juga: Ini Alasan Golkar dan Nasdem Akhirnya Dukung Pemerintah yang Tolak Revisi UU Pemilu

Perubahan sikap Partai Nasdem dan Partai Golkar itu memperpanjang daftar partai politik yang menolak perubahan UU Pemilu.

PDI-P, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP sebelumnya telah menyatakan menolak revisi UU Pemilu dan setuju agar pilkada dan pemilu dilaksanakan pada 2024.

Sikap Demokrat dan PKS

Kendati Partai Nasdem dan Partai Golkar berubah sikap, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera masih dalam posisinya mendukung revisi UU Pemilu.

"Sampai dengan saat ini, kami tetap pada pendirian mendukung revisi UU Pemilu," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II Usulkan Jokowi Terbitkan Perppu jika UU Pemilu Tidak Direvisi

Herzaky mengatakan, Pemerintah dan partai politik semestinya belajar dari pengalaman Pemilu tahun 2019 yang digelar serentak antara pemilihan presiden dan legislatifnya.

Ia mengatakan, pemilu serentak memang meningkatkan partisipasi pemilih tetapi tidak memberi pengaruh positif terhadap pemahaman pemilih.

"Ini ditandai dengan minimnya politik gagasan dan programatik, terutama dalam pileg. Lalu, menguatnya polarisasi, maraknya politik identitas, dan kecenderungan menguatnya pragmatisme," ujar dia.

Senada, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menilai revisi UU Pemilu perlu diubah karena pemilu dan pilkada yang digelar serentak dinilai banyak ruginya.

"PKS masih istiqomah mendukung revisi RUU Pemilu. Karena banyak mudharat jika semua disatukan di 2024," kata anggota Komisi II DPR tersebut.

Baca juga: Dinamika Revisi UU Pemilu, Baleg Tunggu Keputusan Komisi II

Mardani mengatakan, jika pilkada dan pemilu sama-sama digelar pada 2024, ia khawatir akan ada korban jiwa yang lebih besar dibanding pemilu serentak 2019.

Lalu, informasi terkait kapasitas dan kapabilitas para calon kepala daerah juga diyakini akan lebih memadai bila penyelenggaraan pemilu dan pilkada dipisah waktunya.

"Kian menjauhkan partai dari konstituennya jika cuma sekali dlm lima tahun ada interaksi melalui pemilihan dalam satu tahun. Plus keberadaan ratusan plt (pelaksana tugas) yang berbahaya bagi pelayanan publik," kata dia menambahkan.

Kendati demikian, Demokrat dan PKS sama-sama menyatakan menghormati keputsan Nasdem dan Golkar yang berbalik arah.

"Harapan Partai Demokrat, semoga pertimbangan dalam menolak atau menyetujui pembahasan revisi RUU Pemilu, adalah untuk kepentingan perbaikan kualitas tata kelola pemilu di Indonesia," kata Herzaky.

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Selatan, Jakarta, Senin (2/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Selatan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menunggu Komisi II

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, pihaknya menunggu keputusan Komisi II DPR terkait dinamika revisi UU Pemilu yang sudah masuk tahap harmonisasi dan sinkronisasi di Baleg.

"Baleg masih berpatokan pada surat Komisi II untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Kalau itu ditarik, itu hak Komisi II tapi Baleg menunggu surat dari pimpinan Komisi II untuk menarik itu," kata Willy.

Baca juga: KPU Sebut Pemilu Borongan 2024 Munculkan Beban Anggaran hingga KPPS

Willy menjelaskan, berdasarkan aturan yang ada, Komisi II sebagai pengusul revisi UU Pemilur dapat menarik usulannya sebelum disahkan dalam rapat paripurna.

Prosedurnya, Komisi II akan bersurat ke Baleg lalu Baleg akan menggelar rapat kerja bersama Pemerintah untuk mengeluarkan RUU tersebut dari program legislasi nasional (Prolegnas).

Ia menambahkan, bisa saja revisi UU Pemilu tetap dibahas tanpa mengubah ketentuan soal jadwal pelaksanaan pilkada yang ditentang oleh sejumlah parpol.

Sebab, revisi UU Pemilu yang sedang bergulir sesungguhnya mengubah dua UU sekaligus yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Kan sekarang RUU mereka itu yang diusulkan ke baleg itu RUU gabungan, apakah itu materi muatannya terbatas saja tidak melibatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga boleh, terserah mereka," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Terima Kasih Keluarga Besar TNI, Terus Menjaga Kedaulatan dan Tumpah Darah Indonesia

Jokowi: Terima Kasih Keluarga Besar TNI, Terus Menjaga Kedaulatan dan Tumpah Darah Indonesia

Nasional
Rangkaian Atraksi Pesawat Tempur Tutup Upacara HUT ke-77 TNI

Rangkaian Atraksi Pesawat Tempur Tutup Upacara HUT ke-77 TNI

Nasional
Jokowi: Selamat Ulang Tahun TNI, Saya Sampaikan Penghargaan Setinggi-tingginya

Jokowi: Selamat Ulang Tahun TNI, Saya Sampaikan Penghargaan Setinggi-tingginya

Nasional
Jokowi Minta TNI Bantu Kemandirian Pangan dan Pengendalian Inflasi

Jokowi Minta TNI Bantu Kemandirian Pangan dan Pengendalian Inflasi

Nasional
Mahfud MD: Liga 1, 2, dan 3 Dihentikan sampai Presiden Menyatakan Bisa Dinormalisasi

Mahfud MD: Liga 1, 2, dan 3 Dihentikan sampai Presiden Menyatakan Bisa Dinormalisasi

Nasional
Duduk Bersebelahan Saat Hadiri HUT TNI, Megawati dan Prabowo Tampak Akrab Bercanda

Duduk Bersebelahan Saat Hadiri HUT TNI, Megawati dan Prabowo Tampak Akrab Bercanda

Nasional
HUT Ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak Jadi Komandan Upacara

HUT Ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak Jadi Komandan Upacara

Nasional
HUT Ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

HUT Ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

Nasional
Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Nasional
Wapres: Selama 77 Tahun, TNI Telah Persembahkan Prestasi dan Pengorbanan

Wapres: Selama 77 Tahun, TNI Telah Persembahkan Prestasi dan Pengorbanan

Nasional
Foto Ganjar di Bawah Baliho Puan yang Kembali Menuai Komentar Bambang Pacul

Foto Ganjar di Bawah Baliho Puan yang Kembali Menuai Komentar Bambang Pacul

Nasional
Ferdy Sambo dkk Akan Ditampilkan Bareskrim Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan

Ferdy Sambo dkk Akan Ditampilkan Bareskrim Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan

Nasional
Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Nasional
Branding Lipstik Elite Politik

Branding Lipstik Elite Politik

Nasional
Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.