Firli Ungkap Strategi KPK dalam Cegah Korupsi, Apa Saja?

Kompas.com - 08/02/2021, 22:33 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (21/12/2020). Youtube.com/KPK RIKetua KPK Firli Bahuri dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (21/12/2020).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, KPK menggunakan tiga strategi dalam mencegah praktik korupsi di Tanah Air.

Strategi yang pertama, kata Firli, yakni dengan mengedepankan pendidikan masyarakat.

Hal ini, menurut dia, penting dilakukan agar masyarakat paham apa itu korupsi, apa penyebab korupsi, dan apa bahayanya korupsi.

“Kenapa ini kita ke depankan? karena kita sadar bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk merubah dunia,” kata Firli dalam webinar yang diselenggarakan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Senin (8/2/2021).

“Kenapa pula pendidikan masyarakat menjadi penting? ini kita lakukan supaya masyarakat tidak ingin melakukan korupsi sehingga dengan demikian kita sungguh berharap masyarakat timbul imunitas dan tidak melakukan korupsi,” kata dia.

Baca juga: Survei LSI: 58.3 Responden Menilai Terjadi Penigkatan Korupsi dalam 2 Tahun Terakhir

Firli mengatakan, terkait pendidikan masyarakat setidaknya KPK memiliki tiga sasaran utama untuk dilakukan pendidikan guna mencegahan tindak pidana korupsi.

Pertama yakni melalui jaringan pendidikan. KPK, kata Firli, melakukan upaya pendidikan masyarakat ini bekerja sama dengan kementerian/lembaga maupun pengampu pendidikan dari mulai taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

“Yang kedua adalah kita sasar kepada penyelenggara negara, partai politik, para politisi, termasuk juga calon aparatur penyelenggara negara,” kata dia.

Firli juga mengatakan, yang menjadi target berikutnya yakni Badan Usaha Milik Negara baik itu pusat maupun daerah.

“Itulah kita ingin bahwa pendidikan masyarakat itu, nanti bisa membuat orang tidak ingin melakukan korupsi,” ucap dia.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi RI Turun, Menteri Tjahjo Minta ASN Hati-Hati

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X