Kompas.com - 08/02/2021, 19:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah, tidak satu kata dengan perbuatan.

Pasalnya, ia berpandangan bahwa pemerintah saat ini justru antikritik di mana masyarakat yang melakukan kritik ditangkap dan disangkakan pidana.

"Antikritik, banyak orang yang ditangkap dan dijebloskan ke bui hanya karena kritik pemerintah. Tidak satu kata dengan perbuatan. Omongnya tidak antikritik, tapi membiarkan polisi tangkap mereka yang kritik pemerintah," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/2/2021).

Ia melanjutkan, upaya pemerintah untuk membendung kritik dari masyarakat juga tidak hanya menangkap dan menjebloskan ke penjara.

Baca juga: Daftar 5 Menteri Jokowi Paling Kaya Saat Ini

Menurut dia, sikap antikritik pemerintah juga ditunjukkan dari adanya buzzer atau pendengung yang dibuat dengan tugas melakukan perundungan atau bully terhadap mereka yang menyampaikan kritik.

"Akibatnya, rakyat takut menyampaikan kritik," ujarnya.

Benny mengambil contoh sikap antikritik pemerintah yang masih berlanjut hingga sekarang.

Salah satunya adalah sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat terkait revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.

Dari sikap tersebut, ia menyimpulkan bahwa Presiden Joko Widodo seolah tidak konsisten membangun citra pro rakyat yang telah tersemat selama ini.

"Kalau Presiden konsisten menjadi presiden yang pro rakyat, presiden yang mendengarkan rakyat, maka Presiden Jokowi harus mengoreksi sikapnya yang tidak ingin Pilkada serentak 2022 dan 2023," imbuhnya.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Nasional
Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Besok, Bisa Disaksikan Masyarakat

Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Besok, Bisa Disaksikan Masyarakat

Nasional
Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc terkait Kasus Munir

Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc terkait Kasus Munir

Nasional
Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi 'Queen Maker' pada Pilpres 2024

Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi "Queen Maker" pada Pilpres 2024

Nasional
Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Nasional
Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Nasional
Sorgum Diproyeksikan Gantikan Gandum, Moeldoko: Kita Tak Akan Ribut soal Mie Instan

Sorgum Diproyeksikan Gantikan Gandum, Moeldoko: Kita Tak Akan Ribut soal Mie Instan

Nasional
Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Amplop untuk LPSK

Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Amplop untuk LPSK

Nasional
Pengacara Harap Bharada E Bebas Usai Dilindungi LPSK karena jadi 'Justice Collaborator'

Pengacara Harap Bharada E Bebas Usai Dilindungi LPSK karena jadi "Justice Collaborator"

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KPK Terkait Penanganan Kasus Surya Darmadi

Kejagung Koordinasi dengan KPK Terkait Penanganan Kasus Surya Darmadi

Nasional
Jaksa Agung: Surya Darmadi Gunakan China Airlines dari Taiwan

Jaksa Agung: Surya Darmadi Gunakan China Airlines dari Taiwan

Nasional
LPSK: Peran Bharada E Minor, Tak Punya Niat Bunuh Brigadir J

LPSK: Peran Bharada E Minor, Tak Punya Niat Bunuh Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.