Kompas.com - 08/02/2021, 18:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengusulkan Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengganti satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Menurut, Luqman perppu tersebut digunakan untuk menggantikan Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu terkait ketentuan soal waktu penghitungan suara di TPS.

"Saya berharap andaikan sampai menjelang pelaksanaan pemilu 2024 tidak terbuka revisi UU Pemilu saya mengajak kita semua untuk meyakinkan Presiden agar mengeluarkan perppu terkait penghitungan suara harus selesai di hari itu," kata Luqman, dalam diskusi daring yang digelar Indikator, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Nasdem dan Golkar Berubah Sikap, PKS Tegaskan Dukung Revisi UU Pemilu

Luqman menilai, jika pasal tersebut tidak diubah, maka akan semakin banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), total ada 894 petugas yang meninggal dan 5.175 petugas mengalami sakit pada Pemilu 2019.

Beban kerja pada Pemilu 2019 cukup besar sehingga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak petugas sakit atau meninggal dunia.

"Kalau aturan ini tidak diubah, kita bisa membayangkan korban yang jatuh akan persis bertambah," ucap anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Baca juga: Berubah Sikap, Golkar Ingin Revisi UU Pemilu Ditunda

Luqman menerangkan, perppu dapat mengatur mekanisme baru dalam penghitungan suara, sehingga tidak memakan banyak korban.

"Andaikan tidak diharuskan penghitungan suara selesai hari itu juga, misalnya (penghitungan) boleh sesuai jam kerja, kalau jam kerja berakhir, proses di TPS berhenti, lalu dipastikan ada proses pengamanan agar kecemasan terhadap kecurangan tidak ada," papar Lukman.

Kendati demikian, Luqman menegaskan bahwa sejak awal sikap fraksinya menolak revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Artinya, PKB ingin pilkada dilakukan serentak pada 2024 dan menolak normalisasi jadwal pilkada pada 2022 serta 2023.

"UU Pemilu perlu kita revisi, UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur Pilkada biarkan jalan dulu. Isu bahwa Presiden minta ini itu, tidak ada pengaruhnya di PKB. Sebelum Presiden meminta, PKB sudah clear di situ," pungkasnya.

Baca juga: Dinamika Revisi UU Pemilu, Baleg Tunggu Keputusan Komisi II

Diberitakan bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR menunggu keputusan Komisi II DPR terkait dinamika wacana revisi Undang-Undang Pemilu yang sudah masuk tahap harmonisasi di Baleg.

Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengatakan, bila revisi UU Pemilu ditunda, maka pimpinan Komisi II semestinya berkirim surat untum menarik RUU yang sudah ada di Baleg.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

Nasional
UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

Nasional
Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Nasional
Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Nasional
Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Nasional
Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Nasional
Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Nasional
Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Nasional
Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Nasional
KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

Nasional
PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.