Burhanuddin: Kalau Pilkada Ditunda yang Dirugikan Rakyat dan KPU

Kompas.com - 08/02/2021, 17:34 WIB
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (11/10/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINDirektur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (11/10/2017).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik (IPI) Burhanuddin Muhtadi menilai jika Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2024, maka yang paling dirugikan adalah rakyat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Burhanuddin, kerugian rakyat dikarenakan penundaan hak pilihnya selama satu hingga dua tahun.

Selain itu, kerugian rakyat selanjutnya adalah dipimpin oleh para pelaksana tugas (Plt) atau penjabat (PJ) yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

"Hak rakyat memilih secara langsung akan ditunda 2 tahun, dan akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak legitimate," terang Burhanuddin dalam diskusi daring yang dilaksanakan Indikator, Senin (8/2/2021).

Kerugian berikutnya, lanjut Burhanuddin akan dialami oleh KPU sebagai penyelenggara.

Baca juga: Jika RUU Pemilu Tetap Dibahas, Berkarya Minta Pasal-pasal yang Mengebiri Partai Kecil Dihapus

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Burhanuddin meragukan kemampuan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu Nasional dan Pilkada secara bersamaan.

"Dan yang dirugikan setelah rakyat adalah KPU sebagai pelaksana Undang-Undang, kalau desain (pemilu) seperti sekarang. Saya enggak yakin KPU bisa melaksanakan pemilu serentak pilpres, pileg dan pilkada di 500 wilayah di Indonesia," paparnya.

Untuk diketahui, Partai Nasdem dan Partai Golkar berubah sikap dari yang sebelumnya mendukung revisi UU Pemilu, kini meminta agar UU Pemilu tidak perlu direvisi.

Kedua partai tersebut beralasan bahwa sebaiknya Pilkada digelar tetap di tahun 2024, agar pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Adapun salah satu poin perubahan pada revisi UU Pemilu adalah normalisasi jadwal pelaksanaan pilkada dari tahun 2024 menjadi tahun 2022 dan 2023.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.