Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/02/2021, 15:24 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera memastikan Fraksi PKS tetap mendukung revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Hal itu disampaikan Mardani menanggapi perubahan sikap Partai Nasdem dan Partai Golkar yang kini mendukung agar UU Pemilu tidak direvisi.

"PKS masih istiqomah mendukung revisi RUU Pemilu. Karena banyak mudharat jika semua disatukan di 2024," kata anggota Komisi II DPR ini saat dihubungi, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Dinamika Revisi UU Pemilu, Baleg Tunggu Keputusan Komisi II

Mardani mengatakan, setiap partai punya kebebasan untuk menentukan sikap. Namun, ia heran karena sikap itu baru diambil saat proses revisi UU Pemilu sudah setengah jalan.

"Di Panja Komisi II, ada notulennya, kecuali PDI-P memberi catatan semua partai setuju untuk melanjutkan pembahsan perubahan RUU Pemilu ini," ujar Mardani.

Mardani pun membeberkan sejumlah alasan mengapa PKS pilkada digelar pada 2022 dan 2023, bukan 2024.

Jika pilkada dan pemilu sama-sama digelar pada 2024, ia menyebut ada potensi menimbulkan korban jiwa yang lebih besar dibanding pemilu serentak tahun 2019.

Lalu, informasi terkait kapasitas dan kapabilitas para calon kepala daerah juga diyakini akan lebih memadai bila penyelenggaraan pemilu dan pilkada dipisah waktunya.

Ia pun meyakini efisiensi anggaran yang menjadi salah satu tuuan penyelenggaraan pemilu serentak tidak akan tercapai.

"Kian menjauhkan partai dari konstituennya jika cuma sekali dlm lima tahun ada interaksi melalui pemilihan dalam satu tahun. Plus keberadaan ratusan plt (pelaksana tugas) yang berbahaya bagi pelayanan publik," kata dia menambahkan.

Baca juga: Soal Perubahan Sikap Nasdem dan Golkar Terkait Revisi UU Pemilu, Demokrat: Semoga untuk Perbaikan Kualitas

Diberitakan, Partai Nasdem dan Partai Golkar yang sebelumnya mendukung revisi UU Pemilu kini berbalik arah dan meminta agar UU Pemilu tidak direvisi untuk saat ini.

Kedua partai tersebut beralasan, pilkada sebaiknya tetap digelar pada 2024 agar pemerintah fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Diketahui, salah satu poin perubahan dari revisi UU Pemilu adalah normalisasi jadwal pelaksanaan pilkada dari tahun 2024 menjadi tahun 2022 dan 2023.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Nasional
Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

Nasional
Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nasional
Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Nasional
IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

Nasional
Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Nasional
ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

Nasional
IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

Nasional
Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Nasional
Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

Nasional
ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.