Menteri Johnny Plate: Kominfo Jadi Dikenal sebagai Kementerian Blokir

Kompas.com - 08/02/2021, 15:06 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mendengarkan paparan dari Komisi I DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2/2021). Rapat tersebut membahas laporan pekembangan transformasi digital dan penyusunan digital roadmap serta peran strategis Kemkominfo dalam upaya diseminasi informasi untuk menghadapi pandemi COVID-19 gelombang kedua. ANTARA FOTO/Fauzan/foc. ANTARA FOTO/FAUZANMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mendengarkan paparan dari Komisi I DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2/2021). Rapat tersebut membahas laporan pekembangan transformasi digital dan penyusunan digital roadmap serta peran strategis Kemkominfo dalam upaya diseminasi informasi untuk menghadapi pandemi COVID-19 gelombang kedua. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, saat ini Kemenkominfo kerap disebut kementerian blokir.

Hal itu karena Kemenkominfo selalu konsisten memutus akses terhadap berbagai konten yang dianggap melanggar hak cipta.

Oleh karena itu, Johnny meminta media berperan untuk turut melakukan literasi digital kepada masyarakat agar konten yang diblokir kian berkurang.

Baca juga: Kemenkominfo: Pengguna Internet di Indonesia Naik 17 Persen Per Tahun

"Kominfo jadi lebih banyak dikenal sebagai kementerian blokir jadinya, blokir konten, take down konten. Nah, ini pentingnya media bersama-sama Kominfo untuk melakukan literasi digital di tingkat yang sangat basic," kata Johnny di acara Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Senin (8/2/2021).

Johnny mengatakan, sepanjang 2020, Kominfo melakukan take down terhadap 2.859 konten yang melanggar kekayaan intelektual.

Kemudian, pada tahun 2021, dalam waktu sebulan pihaknya juga secara konsisten memutus akses terhadap 360 konten yang melanggar kekayaan intelektual, termasuk di antaranya melanggar hak cipta.

Di Kemenkominfo, kata dia, ada beberapa level yang digunakan untuk melakukan penanganan konten-konten bermasalah.

Baca juga: Selama Setahun, Kemenkominfo Catat 1.488 Hoaks Terkait Covid-19 dan Vaksinasi

"Saya sampaikan gerakan penyebaran hukum di ruang digital kali ini berjalan bergandengan tangan dan bersama-sama dengan penegakan hukum oleh Bareskrim Polri di ruang fisik, ruang digital oleh Kominfo," kata dia.

Saat Kemenkominfo dan Bareskrim bekerja sama itulah, kata dia, media dan pers diharapkan bisa turut mendukung agar ruang digital di Tanah Air menjadi semakin bersih.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan upaya-upaya berkelanjutan untuk menciptakan regulasi yang mendukung ekosistem industri media secara berkelanjutan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X