Kompas.com - 08/02/2021, 13:32 WIB
Dua pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara (AU) dengan tail number TS-1610 dan TS-1601 kembali mengudara di langit Indonesia setelah selesai menjalani program Falcon Star dan eMLU. TNI AUDua pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara (AU) dengan tail number TS-1610 dan TS-1601 kembali mengudara di langit Indonesia setelah selesai menjalani program Falcon Star dan eMLU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menyebut Indonesia memungkinkan bisa memproduksi pesawat tempur sendiri guna mendukung pertahanan dan keamanan sektor udara dalam negeri.

"Kalau mungkin, pasti mungkin (produksi pesawat tempur dalam negeri). Tapi permasalahannya kan banyak hal yang jadi pertimbangan," ujar Chappy ketika dihubungi Kompas.com, Senin (8/2/2021).

Dalam pandangannya, setidaknya ada tiga pertimbangan yang mesti diwujudkan agar Indonesia benar-benar bisa mandiri dalam memproduksi pesawat tempur.

Pertama, adanya keputusan strategis dari elit sebagai pengampu kebijakan.

Baca juga: Menanti Hadirnya Pesawat Tempur Made in Indonesia...

Keputusan itu, misalnya, bisa diambil Presiden melalui terbitnya Instruksi Presiden (Inpres).

Hal ini diperlukan supaya target kemandirian produksi pesawat tempur bisa berjalan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, perlunya kajian mendalam mengenai jenis pesawat tempur seperti apa yang akan disasar.

Kajian ini bertujuan supaya hasil produksi tersebut bisa menjawab tantangan pertahanan dan keamanan udara dalam negeri dalam jangka panjang.

Artinya, kajian tidak semata-mata bertumpu pada situasi saat ini.

Baca juga: Indonesia Dilaporkan Menunggak Rp 6,2 Triliun dalam Proyek Pesawat Tempur dengan Korsel

Ketiga, perlunya regenerasi sumber daya manusia (SDM) yang umumnya saat ini sudah mulai memasuki masa pensiun.

Menurut Chappy, kemandirian memproduksi pesawat tempur sangat dibutuhkan guna menjawab tantangan pertahanan dan keamanan udara dalam negeri yang kian dinamis.

"Jadi kalau dalam aspek pertahanan-keamanan, kita harus sebetulnya memiliki pabrik pesawat, walaupun enggak sebesar Airbus atau Boeing," kata Chappy.

"Tetapi, minimal sekelas N219 kita bisa mandiri, terus pesawat fighter untuk menjaga perbatasan, misalnya, kalau bisa punya sendiri. Jadi banyak pertimbangan seperti itu," ungkap dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.